Menaikkan harga BBM kenapa harus takut ?

politician[1]Jokowi ngga perlu takut dalam soal BBM ini. Apabila SBY tidak mau menurunkan BBM pada mas pemerintahan kali ini, ada cara politis supaya popularitasnya tidak terganggu :

  1. Angkat Kabinet dari kalangan professional. Sesuai janji kampanye yang menyatakan akan mengangkat para professional, saya yakin popularitas meningkat atau paling tidak tetap. Siapa tahu pendukung lawannya akan menyeberang. Sambil manggut-manggut.
  2. Naikkan BBM setinggi mungkin, artinya sesuai harga keekonomian. Dengan membuat alasan yang logis misalnya dengan menyatakan,: “Langkah ini akibat kesalahan pemimpin sebelumnya yang salah dan tidak benar dalam melakukan perhitungan dan pemanfaatan migas selama ini. Sehingga saat ini BBM terpaksa harus dinaikkan untuk menyelamatkan negara. Harus disadari ini kemungkinan akan terjadi chaos, kacau atau rame karena kebijakan menaikkan BBM merupakan tindakan tidak populer. Tetapi alihkan atau supply BBM untuk luar jawa segera. Supaya luar jawa merasakan bahwa sekarang BBM juga dikirimkan ke luar jawa.
  3. Bila terjadi kekacauan berketerusan, Lakukan Reshuffle Kabinet menjadi kabinet “transaksional” untuk mendapatkan dukungan partai politik lainnya. Katakan saja para professional ini ‘nggak becus‘ memimpin negeri ini. Kemudian pilih Menteri dari Partai sesuai janji sebelum kampanye kemarin. Pssst, Ini langkah khusus untuk menambah dukungan dari Parlemen nantinya. Saya kira saat itu nanti rakyat sudah lupa dengan janji kampanye kemarin.
  4. Kalau masih tetep rame, –>TURUNKAN harga BBM <–, sedikit saja. Langkah seperti ini, diyakini akan menaikkan citra dimata rakyat. lah sekali-sekali PDIP menurunkan harga BBM. [Belum ada dalam sejarah looh]. Yang penting dalam menaikkan harga sebelumnya itu harus signifikan mengikuti harga keekonomiannya.
  5. Selesaikan tugas masa sisa kepemimpinan hingga 5 tahun. Kalau sukses ya masih bisa kepilih lagi, lumayan to ?

Langkah ditas memang merupakan langkah politis. Mungkin sekali bukan langkah terbaik demi negeri tetapi sangat mungkin dilihat realistis bagi para politikus.

Langkah terbaik untuk jangka panjang tetap harus mengalihkan BBMinyak ke BBGas ! Alihkan subsidi BBM ini untuk pembangunan infrastruktur gas. Dan jangan lupa transportasi massal yang haus BBM selama ini.

😦 “Pakdhe, lah kok ujung2nya soal popularitas saja to ?”
😀 “Thole, pencitraan itu sudah ada dari sononya. Jadi jangan terlalu lugu menganggap tidak ada pencitraan dalam perpolitikan”

Panasbumi tidak harus berasosiasi dengan gunung api

Salah satu manifestasi energi panasbumi yang terlihat dipermukaan adalah adanya gunungapi. Sehingga selama ini kebanyakan kita melihat potensi panasbumi hanya bila ada asosiasi dengan gunung api disekitarnya. Namun sumberpanas bumi tidak harus dari proses gunung api atau vulkanis.

Slide11

Panas Bumi adalah mencari panas dari dalam bumi. Apapun sumber panas itu, tidak selalu berhubungan dengan gunung api. Perhatikan proses pemanfaatan panas yang tertutup, air panas diambil dan yang sudah dingin diinjeksikan untuk menjaga kelestarian sirkulasi panasnya.

Baca lebih lanjut

Turun ke Gelanggang : Dewan Energi Nasional (DEN).

Mohon doa restu kawan-kawan saudara Indonesia yang baik. Saya mengikuti proses pencalonan Dewan Energi Nasional dan masih akan mengikuti satu proses akhir dalam Fit and Proper Test di Komisi 7 DPR RI. Monggo silahkan memberikan input dukungan ke set_komisi7@dpr.go.id dengan disertakan dokumen tanda pengenal.

RDP4DEN

#RDP4DEN

Baca lebih lanjut

Siap-siap Import Energi

Satu hal yang saya soroti adalah adanya potensi besar di Indonesia pada tahun 2020-2030 dimana Indonesia mendapatkan bonus demografi. Saat itu nanti lebih dari 50% penduduk Indonesia masuk dalam usia produktif.

Adalah tanggung jawab generasi saat ini, yang sedang menduduki posisi kunci, untuk menyediakan sumberdaya alam dan energi untuk membuat mereka sibuk dan berprestasi. Tidak hanya migas dan energi, namun juga bahan mineral tambang dan sumberdaya alam lainnya termasuk air bersih serta lingkungan yang sehat dan aman.

Dalam beberapa kesempatan diskusi dan seminar saya menekankan untuk penyediaan energi ini tidak hanya dari eksplorasi saja, karena proyeksi supply produksi domestik serta eksplorasi pada tahun 2020 akan masih jauh dibawah dari kebutuhan. Sehingga menjadi tugas para pemerhati dan investor energi untuk mulai membangun recieving LNG terminal di Indonesia.

DemografiBunus

Demografi Bonus. Masa tahun 2020-2030 dimana ada 260 juta penduduk Indonesia dengan 180 juta diantaranya berusia kerja (15-64 tahun).

Proyeksi yang pernah saya coba memperkirakan Indonesia akan menjadi net importir gas pada 2022, dan net-importir energi pada tahun 2028. Sehingga persiapan pembuatan dan konstruksi LNG recieving terminal ini harus sudah dimulai dari sekarang. Lokasi-lokasi pembangunan recieving terminal ini menjadi sebuah keputusan penting dan strategis karena ini akan menjadi sentra pertumbuhan ekonomi nantinya.

Proyeksi kebutuhan energi pernah ditulis disini sebelumnya. Tahun 2005 perkiraankebutuhan energi meningkat 3xlipat dalam 20 tahun. Lengkapnya disini Kebijakan Energi Nasional (PP 05/2006) Yang Terasa Jadul – 2

Perkiraan tahun 2005 masih valid.

BPPT tahun 2012 jjuga sudah membuat perkiraan jumlah kebutuhan energi Indonesia hingga tahun 2030. Proyeksi kebutuhan dasar dengan pertumbuhan ekonomi diatas 7.6% pertahun. Juga proyeksi kebutuhan apabila kita sukses menjalankan MP3EI dengan pertumbuhan diatas 10% pertahun. Dengan profil kebutuhan energi seperti dibawah ini.

Indonesia Energi 2030

Dengan tersedianya sumberdaya dan lingkungan sehat dan aman ini tidak mustahil Indonesia akan masuk dalam jajaran 10 negara perekonomian terbesar di dunia pada 2030 mendatang. Mengalahkan Jerman dan Inggris !

Jangan takut jadi importir !

Jadi jangan takut menjadi net importir asalkan mempersiapkan diri memasuki era itu. Dimana harus disadari bahwa energi itu sangat berharga. Tidak bisa dihamburkan, tidak mudah diperoleh dan harus dihemat !

😦 “Whaduuh Pakdhe, itu skenarionya mesti ada eenergi nuklir juga ya ?”

😀 “Emang kamu berani ?”

Sumberdaya Gas Alam -3 : C4e CBM for electric !

Menyambung tulisan sebelumnya tentang sumberdaya gas alam sebelumnya, kita tengok ulang persoalan energi yang diperlukan oleh masyarakat sedang disorot, mulai dari Listrik dengan TDLnya, gas mleduk hingga issue BBM premium yg bermasalah. Saya tertarik untuk yang listrik terlebih dahulu.

Saat ini listrik sepertinya lebih sering dipikirkan sebagai komoditi. Perhitungan ekonomi menjadi lebih menarik ketika bisnis berbicara soal listrik yang tersedia, maupun listrik yang dibutuhkan. Ini jelas menunjukkan kebijakannya sekedar berpikir supply-demand. Kondisi di Indonesia saat ini sudah jelas jumlah ketersediaan listrik tertinggal dibelakang kebutuhan. Sehingga listrik yang semestinya dapat dipikirkan sebagai infrastruktur pemicu ekonomipun pupus karena ketertinggalannya. Yang lebih terlihat saat ini adalah listrik dilihat sebagai sebuah komoditas ekonomi. Saat ini listrik lebih sering dikaji keekonomiannya lebih njlimet ketimbang bagimana penyediaannya. Baca lebih lanjut

Geothermal murah untuk skala kecil di Mataloko

Geotherm-1

Pemanfaatan geothermal sebagai pembangkit listrik yang pertama di Italia tahun 1904

Berbicara soal energi tentunya tidak lepas dari energi yang melimpah di Indonesia. Ya. Energi geothermal atau panas bumi.

Namun dibenak ini seringkali terbentur bahwa pengembangan energi geothermal merupakan “makanannya” pengusaha bermodal besar. Modal besar ini hanya menarik buat perusahaan raksasa saja.

Kebetulan seorang sahabat saya Birean Sagala, yang bekerja di Chevron, bercerita pengalamannya ketika jalan-jalan melihat Geothermal skala kecil.

Nah, apa dongengan Om Birean kali ini ?

Baca lebih lanjut

Kebijakan Energi Nasional (PP 05/2006) Yang Terasa Jadul – 1

Peraturan Pemerintah no 5 tahun 2006 ini memang (relatif) baru saja dibuat. Baru berusia dua tahun. Namun perkembangan energi di dunia ini suangat cepat sehingga Peraturan Pemerintah inipun menjadi perlu dilihat lagi. Benerkah Jadul ?

😦 “Hallah Pakdhe ini looh. Nganggu Pak SBY saja !”

😀 “Thole penyusunan PP ini dikerjakan sudah sejak sebelum SBY menjadi RI-1, namun sayangnya kalau dilihat kajian ilmiah yang mendasarinya kurang greget. Secara saintifik ilmiah kurang mendukung untuk sebuah kebijakan dengan target masa depan yang lebih dari 25 tahun (tahun 2025)”

Latar belakang Baca lebih lanjut