Waspada Bencana untuk pejabat adalah “Jangan Tunggu Laporan”

Mungkin masih ingat apa yang saya tulis disini Gempa Padang 30 September 2009, Jangan tunggu laporan !

Ya betul JANGAN TUNGGU LAPORAN !

Ketika saya menuliskan artikel kejadian Gempa Padang diatas pada tanggal 30 September 2009, setahun lalu, saya secara tegas mengatakan bahwa menunggu laporan dari daerah bencana adalah sebuah kesalahan besar. Dari jarak jauh sebenarnya pemerintah pusat sudah dapat menduga kejadian bencana.

Memang betul tidak setiap gempa dilaut menyebabkan tsunami, tetapi tanpa peninjauan langsung secara fisik hadir di lokasi yang terancam adalah nonsense.

😦 “Pakdhe kok kayaknya marah sih ?”

😀 “Lah wong sudah dikasih tahu sejak tahun lalu juga masih kopegh !”

Jangan pasif tapi proaktif

Ada dua kesalahan utama yang ada di benak para pejabat yang berwenang termasuk juga rakyat dan petugas penolong yaitu terlalu mengandalkan pada alat dan pasif menunggu laporan !

Kesalahan alat itu memang bagian dari perkembangan teknologi. Namun mengandalkan alat sama saja menggantungkan nasib sendiri pada orang lain. Kewaspadaan dan penciptaan ‘awarness’ pada lingkungan ini yang mestinya lebih dikembangkan pada masyarakat yang hidup didaerah rawan bencana.

Siapa yang perlu EWS ?

Kalau melihat modeling yang dilakukan Pak Hamzah dan teamnya dari ITB dibawah ini memperlihatkan jelas bahwa tsunami di Mentawai mencapai pantai timur 15 menit setelah gempa terjadi.

Dalam limabelas menit saja tsunami mencapai pantai barat pulau-pulau sepanjang jalur Mentawai, dan dalam satu jam tsunami mencapai pantai Pangandaran. Dengan demikian seharusnya tsunami warning tidak harus dicabut atau diakhiri walaupun sudah satu jam.

Warna kuning merupakan zona penunjaman (subduksi), warna merah adalah lokasi dimana tsunami akan datang dalam 15 menit. Warna orange adalah pantai dimana akan diterjang tsunami dalam waktu satu jam setelah terjadinya gempa subduksi.

😦 “Looh Pakdhe, apa ya tsunami warning ngga perlu diakhiri ? toh sudah terjadi juga”

😀 “Itulah kesalahan pemahaman kita tentang tsunami warning”.

WARNING itu bukan hanya untuk si calon korban.

Warning itu juga untuk para pejabat pemerintah, BNPB serta badan-badan lain yang tugasnya menolong korban. Hal ini perlu dilakukan karena pemahaman yg kurang tepat. Saat ini anggapannya kalau warning diakhiri oleh BMKG selalu diartikan tidak terjadi bencana tsunami. Kenyataan di Gempa Padang serta Tsunami Pangandaran dan Mentawai ini membuktikan bahwa tidak adanya laporan justru perlu dicurigai. Belom lagi kalau adanya kesalahan alat.

Dengan demikian sangat disarankan dibuat standart khususnya untuk penanganan bencana gempa-tsunami di Sumatera. Yaitu “Setiap terjadi gempa (subthrust) yang berkekuatan diatas 6SR di Sumatera harus diikuti peninjauan langsung ke lokasi yang terancam”.

Jadi yang dimaksud WASPADA BENCANA untuk Para Pejabat di pusat maupun propinsi adalah “JANGAN TUNGGU LAPORAN”.

Bacaan terkait :

• Main Shock itulah warningnya !
• Jangan tergantung pada alat
• Animasi Tsunami Mentawai Oktober 2010
• Belajar dari bencana alam
• Gempa Padang 30 September 2009, Jangan tunggu laporan !