Menteri Professional, Seperti apa ?


profesi-2[1]Dikotomi politikus dan kaum professional dalam penyusunan kabinet Jokowi-JK membuat dua kutub ini seolah berseberangan. Dikotomi ini seringkali merupakan manifestasi kurangnya sikap “MENTAL PROFESSIONAL” baik si politisi maupun kaum professional. Saya sendiri tidak begitu suka dengan pemisahan politikus dan kaum professional dalam hal ini. Karena permasalahannya bukan sekedar mendudukan dua kutub ini berseberangan atau bahkan bertentangan. Saya lebih cenderung mendudukan mental profesional lebih penting baik sebagai politikus profesional maupun menteri yg profesional.

😦 “Jadi revolusi mental itu juga termasuk ini ya Pakdhe ?”

😀 “Iya Thole REVOLUSI MENTAL PROFESIONAL”

Moral dan mental professional, baik utk politikus maupun kaum profesional.

Kata professional sering muncul dalam lingkungan kerja maupun organisasi. Tentunya tidak mudah mendefinisikan arti “professional” ini.  Bahkkan Pak Jokowi sendiri tidak secara jelas menjelaskan apa itu professional.

Ada beberapa definisi praktis misalnya: Profesional berarti bayaran, seperti petinju profesional, petenis profesional, dsb. Biasanya ini berhubungan dengan olah raga. Namun dalam dunia kerjapun, kata profesional sering rancu, terutama ketika memisahkan antara jenjang manajerial dan jenjang profesional. Padahal diperlukan juga seorang manajer yang profesional, yang benar-benar melakukan pekerjaan menejerial. Secara mudahnya kenapa manajer masih juga memutar sekrup, kenapa manajer ‘masih memegang obeng’ yang dianggap bukan manajer profesional. Hal sebaliknya kalo berpangkat engineer tentunya bukan ikutan mengatur manusia-manusianya saja, tanpa melakukan pekerjaan rekayasa.

Selain itu organisasi profesi melihat pula sisi profesi ini dengan memberikan batasan-batasan profesinya, misal dengan kode etik profesi. Dalam dunia kedokteran ada kode etik kedokteran yang dikeluarkan IDI, dalam dunia wartawan ada kode etik jurnalistik juga masih banyak organisasi profesi lain mengeluarkan kode etiknya. Kode etik ini biasanya berkaitan erat dengan aturan prosedur teknis secara profesi sehingga bisa dibuat jenjang-jenjang sertifikasi, misal sertifikat keahlian dasar, menengah, hingga ahli; juga surat ijin praktek kategori A, B, C dst.

jadi saya hanya ingin menuturkan sedikit tentang tinjauan dari sisi moral yang bukan etika teknis. memang dari itu semuaaspek diatas, kitamudah melihat ada tiga aspek pokok dalam melihat keprofesionalan seseorang, yaitu :
– Profesional secara economy. (bayaran vs amatir)
– Profesional secara hukum. (sertifikasi, kode etik dsb)
– Profesional secara moral dan mental. (sikap dan konsep diri)

😦 “Pak Dhe, aku juga profesional donk !
😀 “Kenapa, kok iso ?”
😦 “Setiap kali jajan mesti dibayarin”

Untuk lebih sedikit fokus coba kita mengulas profesional dari sisi moral/mental dalam tiga hal yang harus dihindari oleh seseorang sehingga menurut orang tersebut dapat disebut profesional secara moral. Bagamaina sesorang dianggap profesional dari sisi moral ? Menurut hemat saya ada tiga hal pokok yang musti dilakukan/dipegang oleh seorang pekerja profesional, yaitu :

– tidak memaksa,
– tidak mengiba, dan
– tidak berjanji.

Sikap moral profesi ini sangat dikontrol oleh konsep diri seseorang antara lain sikap menghadapi tantangan, cobaan serta hambatan.

1. Tidak memaksa

Seorang yang berjiwa atau bermoral profesional tetunya akan memiliki keahlian teknis yang khusus yang mendukung keprofesionalannya. Dengan demikian dia akan mempunyai kekuatan (`power’). Sehingga dengan ‘power’ yang dia miliki, dia dapat melakukan tindakan untuk menekan pihak lain. Misal pekerja menekan manajernya utuk meminta kenaikan gaji, karena tahu dialah satu-satunya staf ahli di perusahaan itu. Kalo tidak diluluskan mengancam akan keluar dari perusahaan. Tindakan pemaksaan ini menurut hemat saya adalah tindakan yang tidak memeliki moral profesional. Hal yang sama seandainya seorang manajer yang melakukan penekanan kepada anak buahnya untuk menerima upah berapapun yang diberikan, karena diketahui betapa sulitnya mencari kerja saat ini.

Dalam interaksi pekerja dan yang mempekerjakan (employee – employer) selalu muncul kesepakan sebelum dimulainya pekerjaan. Seandainya ada salah satu diantara kedua pihak merasa ada yang merasa terpaksa melakukan atau mengikuti aturan kerja maka kemungkinan besar ada sesuatu yang tidak profesional dalam menangani perjanjian kerja ini.

Akan sangat bagus sebelum dimulainya pekerjaan manajer menanyakan bagaimana kesanggupan anak buahnya Demikian juga anak buah menanyakan apakah hasilnya dapat diterima oleh atasannya.

Bagi seorang menteri yang professional juga harus mengerti aturan tata laksana yang sesuai prosedur sehingga tidak memaksakan kehendaknya ketika menjalankan tugas.

2. Tidak mengiba

Pada saat-saat tertentu kesulitan atau hambatan muncul baik dipihak pekerja maupun perusahaan. Krisis ekonomi saat lalu (soalnya saya yakin saat ini sudah mulai tahap penyembuhan) banyak mengakibatkan kesulitan dikedua pihak. Pihak perusahaan akan sangat kesulitan mengelola perusahaan, dilain pihak pekerja atau karyawan juga mengalami hal yang sama dalam kehidupan sehari-harinya. Sering kita dengar ada perusahaan yang yang dengan mengiba datang ke Depnaker utk melakukan PHK massal, untuk dinyatakan bangkrut/ pailit. Atau juga seorang karyawan yang datang ke manajernya memohon untuk tidak di PHK karena anaknya masih kecil. Ada saat seperti ini, moral keprofesionalan pekerja dan penilik perusahaan (biasanya diwakili manajernya) mengalami ujian dalam menghadapi tantangan hidup.
Tentunya tidak bisa hanya dengan mengiba untuk mengahdapi kesulitan ini, dan tentunya tindakan mengiba ini bukan moral yang professional.

Demikian menteri yg professional. Semua juga tahu bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia bukan hal yang mudah, bukan sesuatu masalah kecil saja. Tidak boleh menteri kok mengeluh. Tentunya kita sering mendengar pejabat mengeluh. Kalau pingin mengeluh jadilah rakyat biasa saja. Jangan jadi pejabat, apalagi menteri !

3. Tidak berjanji

Satu sikap moral professional dalam menghadapi apapun yang telah, sedang dan bakal terjadi juga hal yang harus diperhatikan. Sikap ihlas dalam menghadapi keberhasilan maupun kegagalan merupakan sikap professional yang ketiga. Berjanji merupakan tindakan yang mungkin sekali menjadikan kita melanggar dua sikap moral sebelumnya yang disebutan diatas. Karena kegagalan maka akan muncul pemaksaan atau mengiba dari salah satu pihak, atau bahkan kedua pihak. Sehingga kesiapan menerima apapun yang bakan terjadi merupakan sikap moral profesi yang dibutuhkan.

Program kerja saat ini banyak sekali mempunyai tuntutan, target produksi, target penjualan, serta target target perusahaan lainnya hendaknya bukan merupakan janji yang harus dipenuhi melainkan merupakan sebagai pemicu semata, sebagai ‘alat ukur performance’ yang bukan merupakan harga mati baik untuk kedua pihak.

Janji-janji sebelum menjabat ini sering menjadikan “tergadaikannya” sikap mental diatas. Bagaimanapun kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Tidak tercapainya target harus diantisipasi dengan langkah lain. Janji juga sering menjadikan seorang pejabat tidak mampu melaksanakan tugas demi negara.

Nah dari sikap moral dan mental professional diatas lebih penting daripada memisahkan dikotomi politikus vs profesional, kita dapat melihat sejauh mana keprofesionalan para menteri ini nantinya. Ingat sebagai pimpinan perusahaan, manajer, pemegang pimpinan organisasi serta anggota organisasi profesi maupun anggota partai sekalipun dalam bersikap profesional.

😦 “Pakdhe mau masuk kabinet, jadi menteri juga ya ?”
😀 “Mentra-mentri, kitchen kabinet thole ?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: