No one can monopolize the truth ! (kebenaran bukan pada satu orang)


Pasca Pembubaran BPMIGAS oleh Mahkamah Konstitusi banyak penerangan (elightment) yang muncul dibenak ini. Ada fenomena menarik yang saya amati dalam beberapa minggu ini. Diantaranya adalah munculnya ungkapan saling menyalahkan karena merasa dirinya berHAK melakukan interpretasi dan pemahaman yang paling benar. Kompas pagi ini Elisabeth (Indonesian Petroleum Association) mengatakan publik salah persepsi, seolah dialah yang paling tahu ttg migas di negeri ini.

Mengajukan gugatan yang benar secara hukum.

Awalnya banyak ahli-ahli perminyakan kaget bahkan menertawakan MK yang menyetujui dan menanggapi judical review (JR) yang diajukan oleh tokoh-tokoh agamawan, bahkan juga diikuti kelompok tukang parkir ikutan disitu. Para ahli dan pengamat migas justru hanya sebagai penasehat. memang dalam persidangannya mengundang ahli dari ESDM (Pemerintah) dan juga DPR. Kenapa bukan ahli permigasan yang mempermasalahkan UUMIGAS ? …. Mungkin kita lupa bahwa yang dipermasalahkan itu pesoalan yg menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk kepentingan si TUKANG PARKIR ! Justru dengan adanya berbagai elemen masyarakat yg masuk dalam gugatan menjadikan JR “lengkap secara hukum”. Aspek legal standingnya terpenuhi, bandingkan dengan gugatan yang sebelumnya dimana legal standingnya dipermsalahkan karena dianggap tidak sah secara hukum, salah satunya mungkin karena kurang “mewakili” penggugatan atas masalah yang diajukan. Disini kita bicara hukum, jadi faktor hukum lebih berperan ketimbang soal tehnis.

Akulah yang benar

Munculnya berita Wamen dan MK yang saling menyalahkan, bagi saya, ini juga salah satu gejala yang menunjukkan bahwa “akulah yang berhak melakukan interpretasi”. Wamen merasa institusinya yang memiliki data APBN, ya jelas karena beliau dari pemerintah yg menyusun APBN. Namun MK pertama kali menyangkal kesalahannya karena data yang dipakai sama. Belakangan kita tahu bahwa ternyata keduanya mungkin berangkat dari sudut pandang yang berbeda, “pada DATA yanga SAMA”. Tidak ada kesalahan pada data, tetapi barangkali ada perbedaan pada pembacaan data, perbedaan pada interpretasi data.

Wamen ESDM menyalahkan cara membaca APBN, dan Pak MD juga ikutan menyalahkan Wamen karena salah membaca putusan MK.
MK mengaku tidak menunjukkan angka pada putusannya. Perlu diketahui bahwa dalam surat putusannya, MK memang menuliskan semua fakta dan angka yang muncul dalam persidangan, itu yang disebut FAKTA PERSIDANGAN, yang BUKAN merupakan putusan dan BUKAN pendapat MK (mungkin saja menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam putusan), karena memang dalam putusan semua FAKTA persidangan dituliskan dalam surat keputusannya. Kita perlu hati-hati dalam membaca sebuah data disini.

Sekali lagi kita dihadapkan pada kenyataan bahwa tata kelola politik di Indonesia sudah berubah … maju.
Trias Politica sudah mulai terlihat berkiprah dalam tata negara … mnurut saya ini gejala bagus untuk menuju masyarakat modern yang tidak lagi dipimpin penguasa tunggal (jaman orde baru). Sepertinya hak menginterpretasikan aturan dan UU sudah jelas ada pada Yudikatif (termasuk didalamnya ada MK, MA, KPK BPK, …). Pemerintah sebagai Eksekutif dan DPR sebagai Legislatif. Pas !

Organisasi profesi (IAGI) tidak dapat memonopoli pengetahuan

Saat ini anggota IAGIpun tidak dapat dengan serta mengatakan bahwa ahli geologist-lah yang berhak mengetahui, dan paling tahu tentang isi bumi, bahkan tidak bisa memonopoli pengetahuan tentang kebumian. Tentusaja ini tantangan bagi para profesional kebumian untuk lebih membumikan ilmu geologinya (salah satu slogan PPIAGI jaman pak ADB). Geologist Indonesia sudah dituntut untuk mampu mendistribusikan dan mensosialisasikan ilmu pengetahuannya pada publik. Harus mampu mendongengkan ilmu geoloi. Dan setelah itu kita tidak mungkin (mampu) mengontrol persepsi seperti apa yg diterima publik. Bahkan tidak bisa memonopoli pengetahuan ini pada satu kelompok saja.

Disisi lain teman-teman geologi sudah merambah arkeologi. Fenomena perseteruan “piramida” Gunung Padang , merupakan salah satu hentakan ahli geologi pada ilmuwan arkeologi bahwa mereka harus mampu menjelaskan fenomena arkeologi dengan lebih baik. Pengetahuan kebencanaan dalam pemahaman sejarah Indonesia harus masuk dalam penjelasan sejarah Indonesia yang rawan bencana ini. Tentunya ini salah satu gejala bagus. Interaksi, komunikasi dan kolaborasi harus lebih diutamakan dibandingkan kontradiksi.

Para kaum agamawan muslim yang juga sebagai salah satu kelompok yang mengajukan JR pasal-pasal UUMIGAS inipun, pernah menghadapi kasus yang serupa ketika dihadapkan dengan JIL, siapa yang berhak melakukan interpretasi pada kitab suci ? Merekapun terkaget-kaget dengan tuntutan jaman ini.

Satu kalimat moderen ini tentunya akan sering kita dengar akhir-akhir ini ” NO ONE CAN MONOPOLIZE THE TRUTH !“.

Salam sukses !

5 Tanggapan

  1. Tidak satu orang pun dapat memonopoli kebenaran. Jangan-jangan kebenaran sebenarnya hasil kesepakatan

  2. Kebenaran yang sesungguhnya hanya Tuhan yang tahu..
    Btw bila antar pihak satu dengan lain saling bersikukuh mereka yang paling benar bisa2 dapat memberi dampak yang buruk juga nih

  3. Pak De,

    Saya yakin Pak De pasti masih ingat catatan sejarah bahwa Galileo Galilei harus mendekam dalam penjara hingga meninggal dunia karena kebenaran yang dia sampaikan. Pendapatnya bahwa matahari adalah pusat tatasurya, pada masa itu dipandang sebagai ajaran sesat yang bertentangan dengan ajaran gereja. Kenyataan itu menunjukkan bahwa “The church has abusively monopolized the truth!” dengan segala kepicikannya tanpa mau berusaha memahami kebenaran yang disampaikan oleh sang begawan, Galileo Galilei. Judul tulisan pak De: “NO ONE CAN MONOPOLIZE THE TRUTH !“, menjadi sangat relevan untuk kita renungkan agar tidak terulang sejarah muram peradaban manusia di masa lalu.

    Untuk itu sudah selayaknya jika seseorang yang memiliki pengetahuan (ilmu) menyampaikan kepada khalayak ramai agar tidak terjadi penyesatan pemahaman yang berdampak besar pada kemunduran peradaban. Dalam ajaran yang saya pegang teguh, seseorang yang berilmu di akhirat nanti akan ditanya “Apa yang telah kau lakukan dengan ilmumu?” Sementara bagi masyarakat umum diingatkan untuk menyerahkan urusannya pada ahlinya. Jadi kalau IAGI atau Pak De mendongeng tentang pengetahuan kebumian hal itu jelas tidak dimaksudkan untuk monopolize the truth, justru hal tersebut sangat diperlukan agar masyarakat tidak mudah dimonopoli pandangannya dalam melihat kebenaran.

    Ketidakbenaran yang disampaikan berulang-ulang dapat membuat masyarakat mempercayai bahwa hal tersebut adalah “kebenaran”. Inikah yang dimaksud Pak De sebagai “memonopoli kebenaran?”, yang dalam bahasa sederhana biasa disebut sebagai “fitnah?”. Jika memang betul-betul kebenaran (real truth) sudah seharusnya memonopoli pikiran manusia. Untuk menguji suatu kebenaran salah satu syaratnya tentunya harus dilakukan oleh ahlinya.

    Pak De, keep on enlightening, make the world brighter than ever….
    Salam

  4. Ini tulisannya Pak Mahfudz di koran sindo http://www.seputar-indonesia.com/analystofthemonth/bp-migas-inefisiensi-di-luar-vonis
    BP Migas, Inefisiensi di Luar Vonis

    Agak kaget juga saya setelah pada Rabu sekitar pukul 08.30 WIB dari Group BBM Warteg Informasi dikirimi copas(copy-paste) berita Wakil Menteri (Wamen) ESDM Rudi Rubiandini mengatakan di forum Golkar bahwa vonis Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pembubaran BP Migas didasarkan pada data yang salah.

    Kata Rudi,data yang dipakai untuk memutus pembubaran BP Migas salah telak karena MK menggunakan data bahwa negara hanya mendapat 12% dari minyak dan gas (migas), padahal menurut Rudi yang benar negara mendapat 65%. Saya langsung balas copas itu bahwa Wamen ESDM-lah yang salah, dia tidak tahu cara membaca vonis MK. Dia juga mungkin hanya membaca gosip atau berita dari berita dan dari berita lagi tentang vonis MK yang menggegerkan itu. Biasalah, sering kali orang tidak membaca sumber asli dan hanya membaca berita yang tak akurat dan langsung diceramahkan.

    Kalau itu dilakukan oleh pejabat sungguh tak elok.Masakmenyimpulkan satu hal yang serius hanya dari gosip di pinggir jalan. Coba dicek putusan MK yang lengkap, yang bukan komentar atas komentar. Tidak ada sama sekali data pemasukan gas negara sebesar 12%. Mungkin saja dalam keseluruhan vonis MK ada data yang salah, tetapi itu pasti bukan pendapat yang menjadi dasar vonis. Data seperti itu dimuat di dalam putusan karena data itu muncul di persidangan baik karena dimuat di dalam permohonan( gugatan) maupunkarena dikatakan para saksi/ahli yang dihadirkan para pihak.

    Data yang seperti itu biasanya dimuat di dalam ”duduk perkara” atau di dalam ”pertimbangan hukum,” bukan di dalam ”pendapat mahkamah”, apalagi di dalam ”amar putusan”. Coba cek,Pak Rudi, di bagian mana data 12% yang Anda ributkan itu tercantum di dalam vonis MK.Tidak ada,kan? Taruhlah ada angka yang salah, pasti itu hanya ada di dalam bagian ”duduk perkara” atau di dalam bagian ”pertimbangan hukum”.

    Di dalam dua jenis bagian vonis MK itu memang semua yang dikatakan pemohon (penggugat) dan jawaban pemerintah dan DPR serta kesaksian saksi/ahli pasti dimuat sebagai fakta persidangan, terlepas dari soal benar atau salah. Itulah sebabnya, puji-pujian terhadap BP Migas yang salah pun tetap harus dimuat karena dinyatakan di persidangan resmi.MK kemudian mempunyai penilaian dan pendapat sendiri yang dituangkan di dalam ”pendapat mahkamah, konklusi, dan amar putusan”.

    Kesalahan cara membaca vonis MK sering terjadi juga pada orang-orang emosi karena kalah di dalam perkara pilkada, misalnya karena MK memuat kesaksian orang dari pihak lawan yang kata mereka itu salah.Banyak di antara mereka yang kemudian mencerca dengan emosi bahwa vonis MK salah karena menyebut buktibukti yang salah. Kalau pengacara atau pokrol yang kalah bisa dimaklumi jika bersikap seperti itu, tetapi kalau sekelas wamen tentu menggelikan.

    MK harus mencantumkan bukti-bukti yang katanya salah itu di dalam bagian ”duduk perkara” dan ”pertimbangan hukum” karena muncul sebagai fakta persidangan. Kemudian MK menilai sendiri apakah data atau bukti-bukti itu layak untuk diambil untuk ”pendapat dan amar putusan mahkamah”. Angka pemasukan negara sebesar 12% yang oleh Pak Wamen dikemukakan di dalam diskusi di Golkar itu mungkin bersumber dari diskusi-diskusi atau berita di luar vonis MK itu sendiri.Kalau data di luar vonis MK yang seperti itu saya pun mempunyai catatannya.

    Menurut catatan saya, dari dunia perbankan misalnya, sejak adanya UU Migas dengan BP Migas-nya itu, sumbangan migas terhadap perekonomian kita justru selalu menurun alias inefisien. Inilah catatan saya. Pertama,sumbangan migas terhadap APBN selalu menurun tajam; pada tahun 1990-an masih mengontribusi 35%, tahun 2006/2007 turun menjadi 20%, dan tahun ini kontribusinya meluncur menjadi hanya 12%.

    Kedua, share gas terhadap ekonomi dalam PDB pada tahun 2000–2002 mencapai 10% sampai 12%, tetapi sekarang hanya menyumbang 5%.Ketiga, share gas terhadap total ekspor pada tahun 1991 mencapai 38%, tetapi sekarang hanya menyumbang 19%. Keempat, ketika Bank Indonesia (BI) mengeluarkan peraturan agar semua kegiatan ekspor dicatatkan melalui bank-bank nasional dengan maksud agar BI bisa memonitor, ternyata ketaatan BP Migas hanya mencapai 30%, padahal ketaatan eksportir lain mencapai 80–- 90%.

    Ini kan menimbulkan tanda tanya besar. Belum lagi adanya fakta bahwa dengan UU Migas yang kemudian BP Migas-nya dibubarkan MK,kedaulatan kita atas migas menjadi hilang. Seperti dikemukakan Kurtubi di dalam berbagai kesempatan, negara ternyata tidak bisa mengalihkan pengapalan LNG dari Papua ke China untuk dibelokkan ke dalam negeri sehingga potensi kerugian negara setiap tahunnya mencapai Rp30 triliun.

    Selain itu tidak dialokasikannya gas dari Train 1 dan Train 2 LNG Tangguh ke dalam negeri menyebabkan PLN harus beralih ke BBM dengan potensi kerugian negara sampai Rp37 triliun setiap tahun. Catatan saya itu bukan bagian dari isi vonis MK,tetapi menjadi pengetahuan umum yang penting untuk dipahami agar kita tidak terkelabui.

    MOH MAHFUD MD
    Guru Besar Hukum Konstitusi

  5. Tidak satu orang pun dapat memonopoli kebenaran. Jangan-jangan kebenaran sebenarnya hasil kesepakatan pakdhe?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: