Pindah ibu kota atau geser saja pusat pemerintahan ?


flag-indonesia.gif

Ini tulisan tiga tahun lalu (2007) yang digoreng lagi, karena sedang anget bicara memindahkan kota pemerintahan Jakarta. Tentusaja wacana lain ada juga sebelumnya disini : Jakarta pindah, bukan hanya karena banjir

Eh kok ya ada yg tanya, biasanya pertanyaan muncul ketika banjir di Jakarta :

Februari 5th, 2007 at 3:02 pm e anung Says:
– klo pindah ibu kota negara gimana pak dhe? ada rekomendasi yang bagus?

Sakjane pindah ibukota itu tidak harus jauh-jauh untuk menghemat biaya. Banyak biaya yang harus ditanggung termasuk biaya duwik, biaya sosial dan biaya politik serta keamanan negara. Semua harus dibayarkan, nah siapa yang mau membiayai ?. Trus mana saja alternatifnya ?

Perpindahan ibukota bisa saja terjadi karena berbagai hal termasuk diantaranya karena bencana, kekalahan perang, juga yang pernah terjadi di Indonesia dahulu adalah akibat kondisi darurat politik (perpindahan ibukota sementara ke Jogja).

Setiap terjadi bencana di Jakarta atau tanah Jawa maka selalu muncul usulan atau wacana pemindahan ibukota negara dari Jakarta. Tentunya usulan ini sering bersifat sepekulatif dan musiman sekedar wacana untuk obrolan natinya kalau selesei banjir Jakarta … ah paling nanti lupa lagi 😀

Alternatifnya mana saja sih ?

  • Salah satu kota di Kalimantan.
    + Banyak wacana untuk memindahkan ke Kalimantan atas dasar daerah ini bebas atau sedikit rawan bencana. Hal ini karena perlu disadarinya bahwa Indonesia merupakan daerah rawan bencana (ring of fire-ring of disaster). Termasuk yang aku tulis dulu ketika berbicara soal patahan di Jawa.
    – Persiapan belum pernah ada. Walaupun Soekarno katanya pernah berencana memindahkannya. Ntah alasannya apa waktu itu ya.
  • Pindahkan ke Kawasan Timur Indonesia (Papua skalian aja 🙂 )
    + Skalian aja memindahkan ke kawasan Timur. Sehingga penyebaran kesejahteraan yang selalu cederung mendekati pusat pemerintahan akan terdistribusi dengan sendirinya. Distribusinya akan terpaksa mengikuti pusat pemerintah. Toh Indonesia kawasan timur ini masih luas dan masih dapat dikembangkan. Sumberdaya alam (Natural Resources) juga ada sebagai penyokong.
    – Biayanya akan terlampau mahal untuk membangun fasilitas infra strukturnya. Juga persiapan belum pernah difikirkan sebelumnya. Akan mengagetkan dan biaya politiknya tinggi, walaupun potensial keuntungan politik negara juga sangat mungkin muncul dimasa jangka panjang.
  • Bogor atau Bekasi
    + Kota ini cukup dekat dengan Jakarta. Bahkan penghuni Bogor-Beksi sudah banyak yang bekerja di Jakarta. Memindahkan pusat pemerinthan ini mungkin biayanya tidak terlampau mahal, karen fasilitas infrastruktur pendukung sudah cukup banyak. Tinggal nempelin tembok trus nyambung kabel beres dah !
    – Kota ini merupakan kota yang sudah sangat berkembang dengan segala keunikannya tentunya tidak mudah merubah atau menata ulang. Kalau tidak bener-bener malah-malah menmbah permasalhan baru.
  • Jonggol
    + Wacana pemindahan ini pernah terjadi dan pernah dilakukan. Sangat mungkin blueprintnya sudah ada. Tinggal penataan serta law enforcement dalam perencanaan dan realisasi pembangunannya. Lokasinya tidak terlampau jauh dari Jakarta, kemungkinan besar biayanya tidak akan terlalu mahal, dibanding alternatif lainnya.
    ini-itu dan anu 😀
  • Atau yang lain usulmu mana ?
    + pro
    – con

Pindah aja ke JonggolIni bukan masjid tapi kantor PM Malaysia (wikipedia)Pemindahan ibukota sebenernya tidak harus memindahkan pusat bisnis. Malaysia yang ibukotanya di Kuala Lumpur memiliki kota satelit Putrajaya. Putrajaya terletak lebih kurang 30 Km dari Pusat kota Kuala Lumpur. Kota ini dibangun sebenernya mirip atau malah nyontek konsep pemindahan pusat pemerintahan Indonesia yang pernah direncanakan di Jonggol. Indonesia gagal memindahkan pusat pemerintahan karena ini-itu dan anu 🙂 . Sedangkan negara tetangga Malaysia ini yang mungkin hanya sekedar menyontek ide dan menjalankannya tanpa ini-itu dan anu. Sukses !
Mengapa Jonggol ? Ya seperti yang aku tulis diatas bahwa selalu saja ada biaya yang harus ditanggung ketika memindahkan pusat pemerintahan … ingat ini hanya memindahkan pusat pemerintahan looh … artinya semua perkantoran para meteri-menteri negara serta pusat pelayanan publik tingkat pusat ada disatu tempat yg berdekatan. Pemusatan pelayanan publik ini tentunya akan sangat membantu koordinasi kenegaraan. Seperti juga dengan Putrajaya, secara juridis Ibukota negara akan tetap saja Jakarta, hanya pusat pemerintahannya yang digeser. Penerimaan tamu negara bisa saja akan tetap di Istana Negara, dekat Monas.

Pusat bisnis sebaiknya akan tetap di Jakarta dan akan berkembang sesuai pergerakan arah bisnis. Biaya pengembangan dan pengelolaan akan lebih banyak dibebankan pada pelaku-pelaku bisnis. Dengan demikian beban keuangan negara akan terkurangi dengan sendirinya.

Selain Jonggol tentunya ada areal lain yang saat ini sudah tersedia fasilitas trnsportasinya (terutama yaitu) Daerah sebelum Cikampek misalnya Cipularang. Areal yang dibutuhkan untuk pemindahan pusat pemerintahan ini sekitar 50 Km2. Putrajaya memilki areal seluas 46 Km2. Membangun area kosong akan lebih mudah ketimbang merubah yang sudah ada.

Kalau mau sih tentunya bisa dan memungkinkan …. tetapi siapa yang membiayai semuanya ?
Asal jangan sampai nanti masih ada soal ini-itu dan anu 😀

Iklan

65 Tanggapan

  1. Dosen ane pernah blg tu kalo ibu kota malaysia d pndah ke putrajaya, pdahal kn msh ttp KL, cma pusat pemerntahannya aja yg d geser 30km dari ibu kota ke putrajaya. Dosen jg bsa menyesatkan ternyata.

  2. …. gitu aja repot …..

  3. Pindah ibu kota atau geser saja pusat pemerintahan ? Dongeng Geologi I was suggested this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You are wonderful! Thanks! your article about Pindah ibu kota atau geser saja pusat pemerintahan ? Dongeng Geologi Best Regards Craig Cindy

  4. Kata kuncinya Ada GULA ada SEMUT. Nah kalau Gulanya lebih banyak dari semutnya dan DISEBAR seantero nusantara, tentulah Ringan sama Dipikul dan Berat sama Dijinjing (terbalik ya? :))).

    Connectivity sebagian bisa disiasati dengan IT walaupun belum pernah denger dapat kenyang Soto Betawi di Merauke dengan harga pulsa seluler! (Artinya: banyak hal juga yang deliverynya harus secara fisik).

    Bappenas seharusnya punya data lengkap kemakmuran antar wilayah. Kementrian Pesisir dan Nakertrans juga harus lebih luas memandang fungsi sebagai Agen Pemerataan Kue Kesejahteraan.

    Dari sini kita akan melihat wisdom Pusat dan Otonomi Daerah dalam hal misal:
    Apakah flyover di Jakarta lebih bernilai (poleksosbudhankam) dari sarana di daerah sumber energi.

    Jakarta harus berani bilang, kita tidak akan invest lagi di Jalanan Ibukota, tetapi kita invest di Halmahera untuk menunjang pengembangan perikanan. Kita akan invest sarana untuk mensokong lumbung energi di Sumatera Selatang, dll, dst.

    Tetapi apakah akan berhasil bila pelaksana (birokrat, pengusahanya, penduduknya (pendatang dan lokal) tidak punya kesamaan visi dan misi?

    Contoh kasus: ketika PT Timah memindahkan Kantor pusatnya, it’s too late karena jaman ketimahnanya telah lewat, lagian jaraknya terlalu dekat!

    Penduduk akan mengalir bila ada “sedikit kemudahan” di tempat baru.

    Anda akan gratis lahir, sekolah, RS, Menikah!, meninggal bila tinggal di sini.

    Jakarta harus “dimahalkan” dalam segala hal yang besifat UMUM.

    Disini baru terjadi “pembedaan membuahkan keadilan” bukan “kesetaraan membuahkan keadilan”

    Jakarta akan mendapatkan manfaat jangka pendek dan panjang (hasil invest di daerah lain) dan Indonesia akan meraih cita-cita keadilan sosialnya.

  5. […] tetangga kita Malaysia (kalo Malaysia pindanya deket seperti dari jakarta ke Cibinong gitu lah), alternatif ibukota baru bagi Indonesia juga banyak dengan berbagai alasan yang […]

  6. kapan nih

    –> Lebih cepat lebih baik !

  7. ke banyuwangi aja ..
    strategis soalnya deket ma bali

  8. Pulau Jawa sudah terlalu padat, 6% dari luas wilayah Indonesia tetapi menampung 60% penduduk Indonesia. Daya dukung lingkungannya sudah menurun.

    Sebaiknya pusat pemerintahan yang baru dibangun di Sulawesi saja. Wilayahnya belum terlalu padat, daya dukng lingkungan masih bagus dan berada tepat di tengah-tengah wilayah Indonesia.

    http://lippocikarang.wordpress.com/2010/07/29/mamuju-atau-palopo-sebagai-ibukota-baru-republik-indonesia/

  9. Saya mau urun ide, bagaimana klo dipindahkan ke kota Tegal saja karena disana fasilitas sudah ada seperti pelabuhan tinggal dikembangkan,perkembangan pembangunan kearah selatan masih luas sampai G.SLAMET, lapangan terbang sudah ada calon nya yaitu di BULAKAMBA . Sedangkan dari segi kuliner juga sangat tersedia karena di mana-mana ada WARTEG, apa lagi yang kurang , sudah deh… percaya , kalau pindah ke Tegal dijamin bakalan tdk salah karena penyelenggara negara akan dipastikan WAREG terus dan dipastikan akan SLAMET.

  10. Pakdhe,
    pindahkan ke wilayah III Cirebon (Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu)
    Pleus2nya:
    1. Pelabuhan Cirebon
    2. Sarana air bersih (sumber mata air Gn. Ciremai)
    3. Bebas banjir. dekat pula ke dataran tinggi
    4. Ke Bandung (pusat jwabarat) dan Jawa tengah, dekat.
    5. Ke Jakarta, via kereta hanya 3 jam, wacana untuk membangun jalan tol dan kereta cepat dari Jakarta-Cirebon sudah di gulirkan
    6. Masiiih buanyaak tanah lapang di Wilayah III
    7. Sumber minyak..? North West Jawa Basin

    maturnuwuun

  11. ke Purwakarta JAwa Barat saja kan lebih dekat serta strategis dan aman. eh ada yang mau beli Batu Meteor gk? klo ada yang mau silahkan hubungi 087879658881 / 081912505003. atau datang aja langsung ke Gallery Seni & Ilmu Pengetahuan Sumur Kuring di Jl. Basuki Rahmat Sindangkasih Purwakarta Jawa Barat. ada tiga buah Batu Meteorit. klo gk percaya bisa dilihat di republika tgl 19 juli 2010

  12. Lebih baik geser saja pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur sambil menunggu proyek green float shimizu selesai. Setelah proyek green float shimizu selesai baru bisa pindah ibu kota ke koloni di laut.

  13. harus dilahan yg benar2 kosong, spt di Pulau Anak Gunung Krakatau atau yg paling dekat di Kab.Kepulauan Seribu…. kan msh dlm wil. Provinsi DKI Jakarta jg.
    Kenapa di Kepulauan Seribu?
    Istana Negara ditempatkan disalah satu Pulau yg terbesar di Kep.Seribu dan Kantor2 Instansi Pemerintahan di Pulau yg lebih kecil….
    Untuk kendaraan dinas pejabatnya kasih aja ‘perahu dayung’ tanpa mesin. Jadi lbh hemat bbm dan bebas polusi serta bebas macet krn dilaut.
    Yang mengatur lalulintasnya dari Polisi Perairan bersenjata pistol air, kalau ada orang yg mendayung perahu kebut2an dipantai, tangkap pakai jaring nelayan.

  14. Gimana kalau di Puncak Merapi,
    sekalian nemeni Mbah Marijan.

  15. cari ajah pulau kecil yg dekat2 jakarta dan hanya cukup untuk pemerintahan, biar mudah natanya dan isinya cuma perkantoran, dijamin tidak ada pendatang karena tidak ada pemukiman

  16. Ke Medan Sumut saja di pindah. bisa sekalian melihat indahnya danau toba

  17. bukan tempatnya yang di pendah, tapi kualitas sdm seluruh rakyat indonesia, presiden, menteri, anggota dewan, harus di rubah

  18. kalau pindah-pindah aja gimana pakde? misalnya sekarang di jakarta, 20th lagi ke kalimantan, 20 tahun sesudahnya ke sumatera, dst… kan keren! jadinya adil dan merata semua, hahaha…
    soal biaya sih nggak masalah! kan negara kita kaya raya! haks!

  19. sdh saatny indonesia bganti wajah. kalo d itung2 biaya untuk rehabilatasi jakarta dr tahun k tahun untuk kmcetan, tata ruang dll sm besarnya dgn biaya pmindahan ibukota. kmi rakyat indonesia sngt mdkung dan smoga pmindahan ini dpt brlangsung scpatnya! sprti apa yg tlah lama dcanangkan oleh presiden RI ke-1, kita pasti bisa!!! Jaya Indonesiaku, Jaya Tanah airku…. tempat kuberlindung, dibesarkan bunda, tempatku hbiskan hari tua….. kemanapun aku berkelana, jasadjku kn berpaling padamu, indonesia tanah air beta!!!!!

  20. gimana kalo pindahnya ke bandung aja..

  21. setuju pemindahan sebagian fungsi kota Jakarta ke daerah lain.
    Alasannya:
    1. Keterbatasan daya dukung kota Jakarta
    a. Daya dukung alam (natural resources support) untuk Jakarta sangat terbatas. Misalnya jumlah air yang dapat disedot, jumlah lahan yang dapat dimanfaatkan untuk taman dan perumahan. Jumlah (panjang dan lebar) jalan raya dan lain-lain.
    b. Tentu saja daya dukung alam ini memang dibatasi oleh luas area daerah, namun bukan sekedar luas daerah saja. Memperbesar kota dan mengembangkan kesamping tidak selalu berarti linear menambah kemampuan daya dukung alamiahnya. Natural resources support itu ada batasnya dalam hal densitas atau kepadatan.
    c. Permukaan tanah di beberapa kawasan di Jakarta menurun drastis setiap tahun. Penurunan itu antara lain diduga karena beban di atas permukaan semakin besar dan makin banyak warga yang menyedot air tanah secara besar-besaran.
    d. Penyebab lainnya penurunan permukaan tanah itu, struktur lapisan tanah dan pergerakan lempeng bumi, serta pergeseran sesar (Ciputat – Gajah Mada) yang melintas di Jakarta. Namun, berapa persen andil pengambilan air tanah penyebab penurunan belum ditentukan.
    e. Penurunan permukaan tanah tersebut bisa menyebabkan meluasnya banjir. Bisa juga kerusakan infrastruktur. Jalan bisa retak dan bangunan bisa rusak karena pondasi bergeser. Selain itu, pengambilan air tanah secara berlebihan menyebabkan permukaan air tanah turun sehingga sumur kering.
    f. Hasil penelitian jurusan Geoteknik Lingkungan Universitas Tarumanagara Jakarta pada 2005 menyimpulkan, di Jakarta sudah terjadi penurunan muka tanah karena sebagian besar tanah di Jakarta berupa lapisan lunak, yang terbentuk atas lempung dan lanau (sejenis tanah lempung). Tingkat penurunan permukaan tanah semakin tinggi karena penyedotan air tanah dan bobot bangunan makin berat. Sebagai contoh, pada tahun 2005 jalan tol ke Bandara Soekarno-Hatta turun 1,2 hingga 1,5 meter.
    g. Berdasarkan analisis sebaran sedimen tanah, lapisan tanah lunak tersebar di beberapa wilayah Jakarta, seperti Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan sebagian Jakarta Pusat. Di Jakarta Utara antara lain meliputi kawasan Sunter, Ancol, Kelapa Gading, Pluit, Cilincing, dan Kapuk. Di Jakarta Barat meliputi Kecamatan Taman Sari, Tambora, Grogol, dan Jalan Daan Mogot. Sedang di Jakarta Pusat meliputi Jalan Gatot Subroto, Sawah Besar, sebagian Bundaran HI, Sarinah, Cideng Barat dan Timur. Jika dibiarkan tanah di atas lapisan lunak tersebut akan turun dalam jangka panjang dengan kecepatan bervariasi, sekitar empat hingga sepuluh sentimeter per tahun. Sedang efek bagi pembangunan di atas lapisan lunak adalah bangunan terancam turun dan lama-kelamaan akan terjadi retak-retak di tembok dan akhirnya roboh. Untuk mengantisipasinya, tanah lunak tersebut harus dipadatkan. Jika lapisan lunaknya kurang dari tiga meter, sebaiknya tanahnya diganti.
    h. Hasil penelitian Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Trisakti, pada 2005 menyebutkan, jika pada 2025 penduduk Jakarta diperkirakan mencapai 27 juta dan setiap orang membutuhkan air bersih 200 liter per hari (termasuk kebutuhan untuk industri), maka kebutuhan air bersih akan mencapai 2.000 juta meter kubik. Sementara pasokan PDAM diperkirakan hanya 645 juta meter kubik, sehingga kebutuhan air tanah akan mencapai 1,355 juta meter kubik.
    i. Pada 2002 diperkirakan ketersediaan air tanah hanya 1.230-1.590 juta meter kubik. Angka ini akan terus berkurang jika tidak dilakukan upaya pelestarian lingkungan di sekitar wilayah Jakarta, sehingga pada 2025 warga Jakarta akan benar-benar kesulitan mendapat air bersih.
    j. Secara fisik sumber daya air tanah untuk Jakarta tidak dibatasi oleh wilayah administrasi, tapi lebih dibatasi oleh wilayah aliran air tanah yang terminologi umumnya disebut basin. Basin air tanah di Jakarta mengikuti aliran 13 sungai di Jabodetabek.
    k. Sedang lapisan tanah yang membawa air (akuifer) di Jakarta berbeda-beda jenisnya. Menurut Samsuhadi, untuk membagi secara tegas lapisan akuifer di Jakarta sangat sulit, tapi umumnya dibagi menjadi tiga, yakni lapisan dangkal (kurang dari 50 meter), akuifer tertekan 50-150 meter, dan akuifer tertekan kedalaman 150 -250 meter.

    2. Keterbatasan rekayasa engineering dalam mengatasi kurangnya daya dukung lingkungan
    a. Rekayasa hanya bisa dilakukan sesuai dengan hitung-hitungan keilmuan dan sangat tergantung daya dukung alami Kota Jakarta itu sendiri. Menurut sumber dari Universitas Enschede, Belanda, kota Batavia hanya dirancang untuk satu juta orang penduduk. Tentunya pengembangan kota Jakarta seperti yang sekarang tidak mencapai luas 15 kali lipat kota Batavia, padahal jumlah penduduknya sekarang hamper 15 juta jiwa.
    b. Dapat berupa Ekstraksi (meliputi eksplorasi-eksploitasi yaitu pemanfaatan sumberdaya), Konservasi (pemeliharaan lingkungan), dan Mitigasi (mitigasi dari peristiwa bencana-alam).
    c. Pembatasnya adalah biaya dan teknologi. Hal inilah yang membuat kami pesimis karena keduanya adalah sumber daya yang terbatas di Indonesia. Misalnya saja, pembangunan Subway (yang di beberapa Negara terbukti sukses mengatasi masalah transportasi) akan memakan biaya mahal dan teknologi tinggi, karena pada dasarnya struktur tanah dan tata ruang Jakarta yang tidak terlalu “bersahabat” terhadap konsep moda transportasi bawah tanah.
    3. Kedudukan Jakarta sebagai Pusat Pemerintahan Indonesia
    a. Jakarta sebagai ibukota tidak hanya melayani Jakarta saja, namun harus mampu mengayomi seluruh propinsi di Indonesia. Untuk itu, diperlukan stabilitas dan konsentrasi yang lebih dibanding memikirkan kotanya saja. Kenyataan yang terjadi pada saat ini, PNS yang bekerja pada instansi pemerintah pusat tidak hanya mengurusi pekerjaannya sebagai petugas pelayanan publik di tingkat pusat, namun harus mampu mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagai warga Jakarta (dan sekitarnya).
    b. Secara georgrafis, posisinya tidak berada di tengah-tengah sehingga adalah wajar bila monitoring terhadap daerah yang jauh ke Timur akan memakan biaya lebih besar. Penghitungan ekonomi akan menyebutkan hal tersebut tidak efisien, padahal perhatian kepada wilayah timur Indonesia seharusnya lebih besar karena masih rendahnya tingkat kemajuan pembangunan di kawasan tersebut.
    4. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi Jakarta
    Menurut Bapekot Jakarta Pusat (sebagai lokasi utama Ibukota Jakarta), permasalahan yang dihadapi oleh Kota Jakarta setidaknya mencakupi hal-hal dibawah ini:
    a. Gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Bersamaan dengan krisis ekonomi dan krisis pemerintahan pasca Pemerintahan Orde Baru, gangguan keamanan, gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat meningkat dengan tajam, yang mengambil bentuk konflik antar kelompok, ancaman dan ledakan bom, tawuran antar pelajar, aksi unjuk rasa dan bentuk gangguan lainnya. Implikasi gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, selain menimbulkan berkembangnya rasa takut, rasa tidak aman dan kekhawatiran warga kota, juga menyebabkan tidak efektifnya penyelenggaraan pemerintahan.
    b. Penegakan peraturan perundangan yang belum optimal. Gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang cenderung terus berlangsung, dan belum pulihnya kepercayaan terhadap pemerintah pada semua tingkat, menyebabkan tidak efektifnya pemerintah dalam melakukan penegakan peraturan perundangan. Upaya-upaya pemerintah daerah untuk melakukan penegakan hokum direspon dengan perlawanan warga kota. Konsistensi dalam penegakan hukum sulit ditegakkan karena dapat menimbulkan perlawanan yang berakibat pada tumbuhnya gangguan ketentraman dan ketertiban yang lebih luas.
    c. Pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat sebagai fungsi utama pemerintah daerah belum terselenggara berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan yang baik atau prima. Prinsip mendekatkan pelayanan ke tengah masyarakat, kecepatan dan ketepatan dan efesiensi pelayanan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Implikasinya citra pemerintah kota menjadi kurang terapresiasi dengan baik.
    d. Profesionalisme aparatur dan penanganan KKN. Pergeseran paradigma pemerintah yang lebih memberi keleluasaan kepada daerah dan lebih menekankan pelayanan masyarakat belum diikuti dengan perubahan kinerja birokrasi. Perubahan kelembagaan belum sepenuhnya dapat diimplementasikan, birokrasi belum memiliki kompentensi dan kapasitas yang memadai yang sesuai dengan tuntutan perubahan. Sementara itu, penanganan dan pencegahan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme belum optimal karena pengawasan yang belum efektif, dan kevakuman etika menyebabkan pelaksanaan tugas-tugas birokrasi kehilangan arah.
    e. Kependudukan dan urbanisasi. Urbanisasi yang terus menerus berlangsung, menyebabkan ketidakseimbangan tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia, dan ketidakseimbangan penduduk dengan daya dukung fasilitas perkotaan. Kualitas sumber daya pendatang tidak sesuai dengan kebutuhan kota. Implikasinya adalah meningkatnya pengangguran, semakin meluasnya pemukiman kumuh dan padat, kesenjangan antar penduduk, sektor informal yang tidak terkendali dan meningkatnya kejahatan.
    f. Kesenjangan dan disharmoni sosial. Kesenjangan adalah masalah kota yang cukup menonjol, baik kesenjangan antar golongan penduduk yang tampak dari distribusi pendapatan, maupun kesenjangan antar sektor ekonomi yang tampak dari kesenjangan akses terhadap pasar, akses terhadap modal dan manajemen. Kesenjangan yang semakin meluas pasca krisis ekonomi telah menimbulkan ekses disharmoni sosial yang mengarah pada konflik antar golongan penduduk.
    g. Kelembagaan masyarakat yang tidak efektif. Kegagalan lembaga-lembaga kemasyarakatan menjalankan peranan dalam memelihara keselarasan sosial, menjaga moralitas dan harmoni sosial, tampak dari semakin maraknya konflik antar warga kota, tawuran pelajar dan berbagai bentuk gangguan ketentraman sosial lainnya. Akumulasi masalah-masalah perkotaan dan kealpaan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam menjalankan peranannya secara bertanggungjawab menyebabkan eskalasi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban menjadi semakin meluas.
    h. Ketimpangan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan. Kesenjangan distribusi pendapatan berimplikasi pada aksesibilitas warga kota untuk memperoleh kesempatan pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Tingkat pendidikan yang rendah dan derajat kesehatan yang buruk dari sebagian besar warga kota tercermin dari kualitas kehidupan masyarakat dan wajah fisik kota, dan juga berkolerasi secara positif dengan masalah-masalah sosial kota.
    i. Narkoba, judi dan PMKS. Kasus penyalahgunaan narkoba telah meluas ke berbagai lapisan masyarakat dan mencapai semua tingkat pendidikan. Seperti fenomena gunung es, kasus yang tampak hanya kecil (hanya 10% dari mereka yang menyalahgunakan narkoba mencari pengobatan ke rumah sakit). Penyalahgunaan narkoba yang semakin marak telah menimbulkan banyak korban dan mengancam masa depan bangsa. Kecenderungan yang sama juga tampak dalam kasus perjudian, terutama pada masyarakat lapisan bawah yang kemudian menimbulkan ekses melemahkan etos kerja dan meningkatnya kejahatan. Meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tampak dari banyaknya gelandangan, pengemis, pengamen dan sebagainya, memperburuk wajah kota, dan begitu pula gangguan keamanan dan ketertiban telah menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan dan kekhawatiran warga kota.
    j. Ledakan pedagang kaki lima. Krisis ekonomi dan urbanisasi menyebabkan banyaknya penduduk kota bekerja pada sektor informal, terutama pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima yang meningkat dengan sangat pesat dan keterbatasan daya tampung ruang yang tersedia di pasar atau pusat perbelanjaan, menyebabkan pedagang kaki lima mengambil tempat di emperan toko, pinggir jalan atau di berbagai fasilitas umum lainnya. Keberadaan mereka di tempat yang tidak semestinya telah mengganggu kepentingan dan ketertiban umum dan seringkali menimbulkan masalah-masalah sosial baru, seperti gangguan terhadap lalu lintas, sampah yang tidak terkendali, perlawanan terhadap upaya penertiban dan meningkatnya kriminalitas.
    k. Pemulihan ekonomi yang tersendat. Dampak terganggunya stabilitas adalah merosotnya kepercayaan investor, terutama investor asing dalam melakukan investasi di Indonesia. Gejolak politik yang sangat mempengaruhi stabilitas keamanan, menganggu pemulihan ekonomi. Kebijakan nasional yang berubah-ubah sebagai akibat perubahan-perubahan pimpinan nasional yang berlangsung dengan cepat, tidak kondusif dengan upaya meningkatkan kinerja ekonomi daerah. Meskipun pada tahun 2000, perekonomian Jakarta Pusat mulai bangkit dengan pertumbuhan positif mencapai 3,75 persen (DKI 3,98 persen), kemudian meningkat kembali menjadi 3,87 persen (DKI 3,64 persen) pada tahun 2001 dengan pertumbuhan yang relatif stabil, tetapi pertumbuhan itu belum mampu meningkatkan lapangan kerja secara berarti.
    l. Pengangguran dan kemiskinan. Laju pertumbuhan angkatan kerja yang jauh melampaui laju pertumbuhan kesempatan kerja mengakibatkan tingginya angka pengangguran di Jakarta Pusat yang mencapai 15,47 persen pada tahun 2000 (DKI 12,08 persen) dan 11,33 persen pada tahun 2001 (DKI, 11,32 persen). Daya serap lingkungan kerja yang belum membaik akibat krisis ekonomi, membanjirnya pendatang baru untuk mengadu nasib di jalanan, semakin membebani pula kota Jakarta dalam penanggulangan masalah tenaga kerja. Kecenderungan yang sama juga terjadi pada jumlah penduduk miskin, meskipun cenderung menurun, dari 10,78 persen tahun 2000 (DKI, 4,08 persen) menjadi 10,38 persen tahun 2001 (DKI, 3,98 persen), tetapi masih tetap cukup besar. Krisis ekonomi yang berkepanjangan, inflasi yang cukup tinggi dan jumlah pengangguran yang meningkat telah memperburuk peta kemiskinan penduduk kota dengan berbagai implikasinya.
    m. Keterbatasan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi. Persaingan dunia usaha yang semakin ketat antar pelaku ekonomi, menuntut kemampuan untuk memiliki daya saing yang berkelanjutan (sustainable competitive adventage). Kemampuan usaha kecil menengah, terutama koperasi dalam memperebutkan pasar yang semakin kompetitif sangat terbatas. Pengelolaan usaha belum efektif sehingga tidak mampu bersaing dengan kompetitor besar atau kompetitor asing. Keterbatasan akses pasar, keterbatasan akses pada sumber-sumber permodalan, dan keterbatasan manajemen menjadi hambatan dalam pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.
    n. Penataan ruang yang tidak efektif. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk memberi arah bagi pembangunan ruang kota yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan pemanfaatan ruang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan dukungannya. Masalah substansial dan operasional dalam penetaan ruang, selain karena tata ruang masih bersifat abstrak interpretatif, juga karena adanya kecenderungan egoisme sektor, penataan ruang yang dilakukan bersifat birokratis dan top down. Pada sisi lain, lemahnya penegakan hukum terhadap tindakan perorangan dan kolektif yang bertentangan dengan tata ruang, kemiskinan kota dan tekanan pertambahan penduduk menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan, yang membawa implikasi pada tidak terintegrasinya tata ruang wilayah dengan pemanfaatan ruang.
    o. Kemacetan lalu lintas dan transportasi umum yang buruk. Mobilitas yang tinggi menjadi ciri masyarakat Jakarta. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, dan pertumbuhan panjang dan ruas jalan yang terbatas berakibat meningkatnya kepadatan lalu lintas yang menimbulkan kemacetan. Kendaraan yang terlalu banyak di jalan menimbulkan semakin banyaknya titik rawan kemacetan. Keadaan lalu lintas semakin parah dengan kondisi angkutan umum yang buruk dan tidak tertib, menyebabkan penggunaan kendaraan pribadi menjadi pilihan sebagian warga kota. Manajemen lalu lintas tidak optimal karena perbandingan jumlah kendaraan dan fasilitas jalan (termasuk terminal) yang tidak realistis.
    p. Sampah dan air limbah. Masalah sampah yang menonjol tampak pada pewadahan dan pengumpulan, terutama pada wilayah pemukiman kumuh yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam suatu sistem, sehingga pengangkutan sampah belum optimal. Pembangunan stasiun peralihan antara yang belum terealisir, kualitas dan jumlah armada pengakutan sampah dan air limbah yang belum memadai menyebabkan pengakutan sampah ke TPA belum optimal, dan pengelolaan air limbah belum optimal.
    q. Keterbatasan penyediaan air bersih. Pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan merupakan salah satu jasa pelayanan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah kota. Pada aspek ini pelayanan belum optimal, tampak dari jaringan yang masih terbatas pada wilayah tertentu dengan cakupan pelayanan masih kecil, dan produksi yang belum optimal, menyebabkan meluasnya penggunaan air tanah. Penambahan produksi dan jaringan layanan memerlukan biaya yang cukup besar karena wilayah layanan yang cukup luas, penurunan kualitas dan kuantitas karena aktivitas penduduk di sektor catchment menyebabkan menurunnya kualitas air dan kelangsungan produksi air minum.
    r. Banjir dan drainase. Sebagian wilayah Jakarta Pusat adalah wilayah rawan banjir/genangan. Banyaknya hunian yang berada pada lahan basah atau daerah parkir air menyebabkan kemampuan tanah menyerap air menjadi sangat berkurang, kantung-kantung air yang berubah menjadi pemukiman, penyempitan alur sungai daerah hilir, diperparah dengan sedimentasi sungai pada daerah yang relatif datar, menjadi faktor utama penyebab banjir. Selain itu, hujan lokal dengan intensitas yang tinggi dan laut pasang merupakan faktor-faktor alam penyebab banjir yang sulit dihindarkan.
    s. Gangguan pelestarian aliran sungai. Pemukiman di sepanjang daerah aliran sungai atau bantaran sungai telah menyebabkan terjadinya penyempitan alur sungai dan tidak optimalnya fungsi sungai sebagai pencegah banjir. Penertiban pemukiman yang berada di sepanjang bantaran sungai yang menimbulkan perlawanan dari warga yang bermukim di bantaran sungai, jumlah penduduk miskin kota yang besar menyebabkan sulitnya penataan daerah aliran sungai dan peningkatan kualitas air sungai.
    t. Perumahan dan pemukiman kumuh. Besarnya jumlah penduduk yang bermukim pada lahan yang terbatas menjadi akar masalah perumahan. Kondisi ekonomi yang lemah sebagian besar warga kota menyebabkan ketidakmampuan mereka untuk memiliki lahan dan perumahan yang layak. Jumlah penduduk yang besar telah melampaui daya dukung kota dalam menyediakan perumahan yang layak bagi penduduk. Akibatnya, penataan perubahan menjadi sulit dilakukan. Munculnya kawasan kumuh, dan banyaknya rumah tangga yang tinggal di bantaran sungai dan sepanjang rel kereta api menjadi tidak terhindarkan. Banyaknya bangunan dan perumahan menyebabkan kemampuan tanah dalam menyerap air menjadi sangat berkurang, sedangkan lahan basah yang berfungsi sebagai kantong air berubah menjadi bangunan. Akibatnya, Jakarta menjadi rawan banjir.
    u. Merosotnya kualitas lingkungan. Intensitas kegiatan yang tinggi menimbulkan masalah-masalah lingkungan yang semakin meningkat. Pencemaran udara berlangsung dengan intensitas yang tinggi yang berasal dari sumber bergerak (transportasi), sumber tidak bergerak (proses industri dan rumah tangga), dan sumber dari pembuangan/pembakaran limbah padat. Pencemaran air juga terjadi dalam skala yang luas, bersumber pada limbah cair kegiatan usaha dan rumah tangga. Tingginya tingkat pencemaran telah menempatkan Jakarta sebagai kota ketiga di dunia dengan tingkat polusi paling tinggi.
    v. Berkurangnya ruang terbuka hijau. Peningkatan kualitas lingkungan terkait dengan tersedianya ruang terbuka hijau yang seimbang dengan kebutuhan fungsi ekologis untuk menjaga kualitas udara/lingkungan. Realitas yang ada menunjukkan ruang terbuka hijau yang semakin menyempit karena perubahan fungsi untuk kebutuhan prasarana kota, dan penggunaan tanah secara liar atau penyerobotan tanah yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau. Pengadaan ruang terbuka hijau di kawasan baru belum optimal karena mahalnya harga tanah dan sulitnya pembebasan tanah.

    Fungsi yang sebaiknya dipindahkan: Fungsi Pemerintahan Pusat. Alasan (selain yang telah dipaparkan diatas):
    1. Relatif lebih murah dibanding memindahkan pusat bisnis/hiburan
    a. Pusat pemerintahan dapat lebih mudah ditata kembali sedangkan pusat bisnis adalah market driven, jadi selama infrastruktur bisnis tidak ikut dipindah maka tidak akan terganggu meskipun ibukota pemerintahan dipindah. Sebagian Negara telah mempraktekannya, seperti: Pakistan (Islamabad/Karachi), Malaysia (Kuala Lumpur/Putrajaya), Turki (Ankara/Istanbul) dan beberapa Negara yang secara tradisionil dan alamiah telah terpisah pusat pemerintahan dan pusat bisnisnya seperti Amerika Serikat (Washington/New York/Chicago) atau Jerman (Berlin/Frankfurt/Koln).
    b. Biaya untuk membangun infrastruktur di Ibukota baru bisa diambil dari penjualan atau ruislaag bangunan pemerintahan di Jakarta yang bernilai sangat tinggi.
    2. Mengurangi KKN dan meningkatkan kinerja aparat pemerintah pusat
    a. Jakarta menjadi pusat KKN karena banyak sekali uang beredar di Jakarta (akumulasi belanja pemerintah Pusat, Pemda DKI dan Swasta di Jakarta).
    b. Gaya hidup mewah dari para pengusaha menulari para penguasa beserta keluarganya.
    c. Aparat pemerintah pusat akan lebih fokus kepada pekerjaannya, daripada sekedar mengurusi kemacetan atau banjir. Tidak ada alasan dalam masalah kehadiran yang tidak tepat waktu.
    d. Sulit bagi aparat pemerintah untuk bergaya hidup sederhana. Kebiasan sehat, hemat dan ramah lingkungan seperti berjalan kaki atau naik sepeda ke kantor tidak kondusif untuk dilakukan karena terlalu banyaknya kendaraan yang lalu lalang secara tidak teratur dan menimbulkan banyak polusi.
    3. Memeratakan pembangunan
    a. Pelaksanaan dan Monitoring terhadap hasil-hasil pembangunan dapat lebih terjaga. Biaya perjalanan ke timur dan ke barat akan relatif sama.
    b. Memindahkan sebagian kegiatan ekonomi ke wilayah Indonesia lain (terutama ke bagian Timur).

    Pilihan tempat: Kota Palangkaraya. Alasan:
    1. Relatif terbebas dari ring of fire (rawan bencana).
    2. Secara historis pernah dinobatkan sebagai alternatif pemindahan ibukota. Soekarno sempat membuat masterplan yang cukup detail mengenai hal tersebut. Perlu ditelusuri kembali alasan-alasan pemilihannya.
    3. Kota Palangkaraya relatif teratur, rapih dan bersih. Kotanya belum seutuhnya terbangun, namun prasarana dasar lengkap dan teratur. Jalan-jalannya mengingatkan pada kota Melbourne yang sangat kotak-kotak.
    4. Letaknya di tengah, memberikan keleluasaan perjalanan kearah Timur maupun Barat. Secara strategis (pertahanan dan keamanan) akan dapat menangkal pengaruh Malaysia terhadap pulau Kalimantan, mencegah penyelundupan kayu dan penggundulan hutan.

  22. halah..halah.,,
    lha koq malah ngmongin pemindahan ibukota yg pastiny bakal ribet,,
    mmang benar pnyebab banjir d jkt krn faktor curah hujan yg sedikit “endut” n topologi jkt sndiri yg lebih rendah.
    kenapa g’ d tata ulang az tuh lanskap jkt, biar maksimal gt nampung air lg.
    sEtoeDJo3??

  23. setuju bangat kalo pusat pemerintahan di pindah..

    sebagai seorang warga jakarta yang tinggal disolo ketika kembali kejakarta setiap tahun. saya melihat perubahan yang pesat sekali terjadi di jakarta. mulai kebon kosong yang di sulap jadi perkantoran sampai lapangan yang dirubah jadi perumahan. dan juga kemacetan yang terjadi di setiap jalan jakarta ketika jam jam kerja.
    saya sich setunjunya pusat pemerintahan di pindah ke kalimantan[balikpapan or banjarmasin]

  24. Kerja di rumah masing-masing aja, jadi nggak macet, nggak banjir. Yang di Bekasi kerja aja dari Bekasi, yang di Bogor kerja dari Bogor, Tanggerang juga begitu. Toh khan bisa teleconference. Makanya biaya internet ama telpon dimurahin, hehehe.
    Gak usah pindah deh, apalagi Jonggol tempat bencana itu, banyak bukit pindah (longsor).

  25. saya sih setuju aja kalo ibu kota dipindah keluar jawa, apalagi sudah jelas keuntungan yang akan didapatkan, tapi kalo cuma kita doang yang pengen mindahin ibu kota, kapan kerealisasikannya, DPR NYa aja sibuk mulu sama aliran dana BI. ga ada waktu katanya buat ngurusin pindah pindah, soalnya entar jadi ga pada bisa korupsi lagi deh…he..he..he…he..

  26. Menurutku, yang terjadi selama ini adalah kesenjangan pembangunan. Jakarta menjadi salah satu kota yang mempunyai peranan sangat banyak di Indonesia ini. Jakarta memang serakah..ha..ha..ha
    Disamping menjadi pusat kegiatan politik, Jakarta juga berperan menjadi pusat kegiatan ekonmi, bisnis dan industri. bahkan konon kabarnya 30% uang yang beredar di Indonesia, ada di Jakarta. Kalau Jakarta kacau, maka kacaulah seluruh Indonesia. Jakarta dibom, sak Indonesia mumet. Mungkin bisa mencontoh negara2 maju. Misalnya Amerika, Ibukotanya Washington DC tapi pusat ekonominya di Los Angeles atawa New York. Atau kayak Jerman, Ibukotanya Berlin, tapi pusat kegiatan ekonominya ada di Frankfurt, dan kota2 lain juga punya peranan penting, contohnya Koln, Stuttgart dll. Nah kalau mau pindahin, memang Jakarta harus rela berbagi peran dengan kota lain di Indonesia, misal peran sebagai pusat pemerintahan di Jogja, sedangkan pusat kegiatan perbankan ada di Makassar or Medan dsb. Tapi jauh ya? Ya..itulah konsekwensinya karena negara kita guedhhe banget dan memanjang…jarak Sabang-Merauke aja hampir sama dengan jarak dari Ankar(Turki) sampai London (Inggris). Hortotonoyoh, wis liwat pirang negoro kuwi? He..he..he.. Hidup Indonesiaku…
    tambah ruwet….

  27. Jangan di jhogjaaaaaaaaaaaaaaaaa

    Saya ndak mau jogja jadi seperti jakarta.

  28. pindahin ke laut aja …… biar yang korupsi langsung diceburin ke laut……ngurangi penghuni penjara khan ………hahahaha

  29. Setujuuuuuuuu
    Walaupun Saya orang Jakarta, tapi saya setuju sekali ibukota pindah ke daerah lain. Abisnya Jakarta udah kepenuhan penduduk. Apalagi warga pendatang, yang bentar2 daerah tujuannya Jakarta terus. Dan lagi rasanya nggak adil sama daerah2 lain, masa hampir semua infrastruktur berpusat di sini?? Nggak bisnis, industri, perfilman, pemerintahan, dll. Makanya kan pembangunan berpusatnya di sini aja.
    Terus kalau bisa jangan egois sendiri bagi penduduk pulau Jawa yang ngeharepin Ibukota pindahnya ke daerah Pulau Jawa. Kalau begini sih, pembangunan bakalan berpusat di Pulau Jawa aja. Saya rasa daerah lain di Pulau Jawa yang di luar Jakarta udah lumayan maju dan terbangun. Jadi kalau pindah ibukota, cari yang adillah… Jangan lagi2 di pulau jawa, maksudnya biar pembangunan dan penduduk jadi merata. Nggak cuma di pulau jawa aja.
    Bisa kita liat kan negara maju.. contohnya Amerika. Pembangunannya menyebar, soalnya setiap bidang nggak cuma berpusat di satu daerah. Untuk industri perfilman di Hollywood, beda lagi sama bisnis yang di New York, dll. Jadi saya setuju banget kalau pemerintahan di luar pulau Jawa. Saya rasa Palangkaraya boleh juga. Dia kan posisinya di tengah Indonesia tuh…

  30. kalo saya setuju ibukota indonesia pindah ke kalimantan yg relatif aman dari bencana alam, apa lagi posisinya tepat di tengah2 indonesia. selain susah dijangkau oleh militer asing yang mencoba masuk ke indonseia, kalimantan juga pulau yang kaya akan sumber daya alam. gak kayak kota jakarta yg di pulau jawa yg miskin SDA. apa sih yg diharepin dari pulau jawa? selama kita liat, jakarta tu kemaruk banget! SDA dari pulau lain diboyong semua ke jakarta n ujung2nya buat pembangunan jakarta juga. kalo dipikir pake otak adil nggak sih tu? yg namanya indonesia emangnya cuma jakarta dan jawa doank?? kalo kalimantan prospek tu.. apalagi kota2 di kalimantan gak kalah indah sama yg di jawa. kalo gw pribadi ngusulin banjarmasin jadi ibukota indonesia.

  31. Kemarin ada berita jalan di antv bahwa ibu kota tidak bisa dipindah karena alasan biaya. Jika dihitung hitung manfaat dan kerugiannya pada jangka panjang sudah pasti pindah ibu kotalebih menguntungkan. Sudahkah dihitung externalitas negatif. Yang jelas pertama kemacetan,polusi, stress, paranoid, skizoprenik dan turunannya, konflik horisontal maupun vertikal, banjir, kriminalitas…dan sebagainya. Ini kalau kita berpikir panjang , kalau hanya berpikir diri sendiri, parpol, dijamin tidak akan pindah selamanya…nah kita tunggu saja… Jakarta akan menjadi tumpukan sampah, orang stress, orang gila. dll….

  32. Dengan tingkat kemacetan seperti sekarang ini, diperkirakan tidak sampai 5 tahun, Jakarta akan mengalami “dead lock’ karena panjang jalan sama dengan jumlah kendaraan. Oleh sebab itu pindah ke daerah lain harus menjadi agenda pilpres atau pilgub (seharusnya) jika tidak Jakarta akan menjadi tumpukan sampah, orang stress, orang gila. dll.

    Salam

  33. pindahin ke jember aja lagian deket sama surabaya dan banyuwangi sebagai akses pelabuhannya.

  34. emang mendingan tuh ibukota dipindah aja. gak gampang sih soalnya butuh sarana dan prasarana yang memadai. tapi paling gak semua masalah tidak terkonsentrasi di jakarta yang gak lebih luas dari jember. kayaknya kata bung karno bener deh. siapin aja sarana dan prasarana di kalimantan selain luas wilayah yang bisa dikembangkan untuk jangka panjang, kalimantan relatif aman dari faktor-faktor alam. gimana?

  35. Mas rovicky pengetahuannya luas banget..

    Cocok mas untuk jadi Menteri..serius loh =)

  36. kalo pak Damarjati Supadjar bilang (kapan2 pas pak dhe pulang kampung bisa nonton acaranya di RBTV) ibukota sebaiknya dipindah ke desa, nah lho… aku dhewe malah bingung le arep njelaske…
    Jadi bukan masalah tempatnya dimana, tapi kota-kota dimanapun berada kalo bisa pengelolaannya seperti desa yang masih “virgin”, jadi semua ditata sedemikian rupa saling melengkapi. Pembangunan boleh jalan terus tetapi tetap memperhitungkan keseimbangan alam, nah ini yang sulit… atau kebalikannya ‘digawe gampang’ oleh beberapa “oknum” pengambil kebijaksanaan sehingga akhirnya jadi seperti ini pembangunan di beberapa kota besar.

  37. Wah..mas mas..mbak mbak..kalo kita jeli..sebenere banjir jakarta itu cuma sebagian kecil aja masalah di jakarta yg emang sudah sumpek n very complicated gitu……la wong indonesia ini luasnya minta ampun..la kok ya masih aja kutat kutet di Jakarta….pemerintah kita itu ya seneng aja wong deketan ama artis…kalo butuh “temen meeting” n pelampiasan guampang….dasar ! sudah saatnya pemerintah ga egois buet mereka n kroninya aja…pikirin rakyat buanyak…salah satunya ya mulai memantau dan meratakan yg masih miring miring itu lo….Nah salah satunya lagi ya pindahin ibukota ditengah tengah negara Indonesia yang kita cintai ini…..bisa di Kalimanatan atawa Sulawesi…tapi menurut saya bagus Di Kalimantan…khususnya Kota Balikpapan…yg saya prediksikan bisa tumbuh menjadi kota Metropolis…yang masih beradab…..sekali lagi kawan kawan…Ayo majukan Negara kita tercinta ini……Government…Listen to Us !!!

  38. jangan asal pindah dong, keuntungan dan kerugiannya dihitung. Masa gara-gara banjir seminggu harus pindah. Nanti kalau pindah yogya kena merapiatau gempa, pindah ke sidoarjo kena lumpur. Jadi PINDAH BUKAN SOLUSI, coba bisa contoh sistem pembuangan air di jogja. And semua intropeksi diri jangan salahkan alam dan pemerintah. Bukan kejadian alam gara-gara ulah manusia ( kata al quran ).Pak dhe udah bosan bahas lumpur ya, sekarang bahas banjir.

  39. Pindah Gunung Sumbing aja. biar bapak2 pemerintahan kademen dan duit tunjangan transportasi juga kepake.

  40. busyettt..namaku nangkring boo
    *serasa melayang*
    ngomong2 ttg jonggol pak, saya heran..kok saya baru denger sekarang yah? apa gak populer pas itu ya

  41. Udahlah, tetap aja ibukotanya di Jakarta, cuman semua pegawai ngga’ boleh masuk kerja ke kantor dijamin ngga’ bakalan mecetkan jalan-jalan, tiap orang kerja dari rumah masing-masing. siapkan saja infrastrukturnya yang kuat sambungan internet/telekomunikasi yang ok… bisa rapat dari rumah lewat video confrence. Tugas-tugas tinggal liat di layar monitor, nggak dibatasi jam kerja khan enak bisa nunggu anak sekolah sambil ngerjakan laporan. tapi itu INdonesia taun berapa ya…..!!!!

  42. heheh….
    temen temen dan para sedherek….
    gimana nek dipindah ke madiun aja, kayak ide Muso…
    ada yang gak setuju??… ga papa… sing penting masukin ide..

    iya kan pakdhe? dan para sedherek???

  43. Yang paling enak lan kepenak pindah ke Gunung Kidul wae
    panggonane dhuwur !

  44. Wah, jangan di Jogja lagi ah…. Jadi Propinsi aja udah mulai ga adem ayem kok…
    Nek ibukota-ne pindah Jogja, Sutiyoso-ne ikut gak ya?
    Hiii…. Seyem…!!!
    gak mau…
    gak mau…

  45. saya sih lebih pilih pindah negara aja deh pak dibanding pindah ibukota, bisa nggak yaa, habis enak di Indonesia dibandingkan dengan ASEAN

  46. Gak usah dipindah opo’o,……..lek menghindari banjir,…benahi aja manajemen banjirnya, seperti merubah pola hidup masyarakat :
    1. Jangan membuang sampah disungai
    2. Jangan membangun villa di puncak/ daerah resapan air
    3. jangan membangun pemukiman di bantaran sungai, dan hijaukan bantaran sungai.
    dan lain-lain
    Membangun kanal-kanal banjir yg lebih banyak, poko’e ngono ae lah,….koq angel2 ndadak kudu mindahno pemerintahan ……terlalu mahal ongkosnya.

    salam

  47. memindahkan ibukota = menambah lokasi bencana. Uenake jadi orang pemerintahan, kalo “rumah”-nya kebanjiran langsung aja mau pindah. Terus rakyat yang hanya “numpang hidup” ditinggalkan…. kasiannnnn….

  48. pindah ke papua aja…

  49. Sangatta aja, *ngasal*

  50. Untuk memindahkan ibukota jelas perlu persiapan matang. Kalau tidak, hanya akan memindahkan masalah tanpa pernah menyelesaikannya. Kalau secara geografis, yang paling strategis justru di Makassar atau sekitar Kalsel ( Balikpapan atau Banjarmasin ) karena berada di tengah tengah Indonesia. Tapi kalau Makassar, belum jadi ibukota saja sudah kebanjiran, apalagi kalau jadi ibukota. Terimakasih dan salam eksperimen.

  51. Pindah ke tempatku aja Dhe
    Di PORONG – SIDOARJO
    Sekalian mandi lumpur, Eh…. wisata lumpur

  52. Iya jogja aja !!! kan dulu dah pernah dipindahin ke jogja.
    Nanti kalo dah dipindah ke jogja pasti negara menjadi tentram dech. coba pak SBY pindah aja ke sini yuk… ke JOGJA gituuuuuu… 😀
    /* kabur */

  53. kmana aja deh pokoknya jauh-jauh dari Jakarta, biar orang2nya pada pergi, biar Jakarta ngga sumpek…

  54. Palangkara aja kayak usulan BK, selain lokasinya tepat ditengah2 indonesia, juga supaya kerja para pejabat negara lebih efektif membangun kawasan terpencil dan mengatasi berbagai bencana lain (banjir dan kebakaran hutan), selain itu juga lebih efektif kalo negara diserang musuh ibukota sulit dikuasai karena ada ditengah2 hutan, kavaleri berat nggak bisa masuk karena lahan gambut yang bisa meneggelamkan tank2 musuh, bagaimana pak 😀

  55. setuju Dit……jogja..jogja……jogja..jogja…..halah kayak iklan aja hehehehe

  56. Ibukota negara itu apa sih? Sekedar pusat adminstrasi dan tempat meeting pejabat kan? Kalau cuma itu sebenarnya bisa dimana aja kan. Apalagi sekarang jaman canggih dengan it & comms yg maju. Kan administrasi bisa dipangkas. Biaya perjalanan juga. Biar pindahnya ngirit, itu besarnya human resource PNS dipangkas dulu, biar langsing, dan nggak perlu biaya besar buat mindahin PNS. Nggak usah bangun istana, atawa gedung DPR. Bangun aja yg biasa2, lha wong indonesia miskin kok. Jangan terlalu feodallah. . . belanda dah pergi, mental pengen dilihat keren / mulia masih terlalu tinggi. Jadi gedung2 mewah lupakan aja lah. Jadi setuju pindah, tapi sederhanakan itu super structure PNS dan sederhanakan penampilan. Sayang duitnya, bisa dibuat untuk sekolah anak-anak.

    Saya nggak setuju di Jonggol, soalnya Jawa rawan bencana. Lagipula jonggol sudah dikapling buat explorasi minyak/gas .

    Pindahin luar jawa sekalian (jangan sumatra). Kalimantan is OK, tapi kalau saya boleh milih sih Ujung Pandang aja; atau Pare-Pare (usulan Habibie dulu). Tanah masih banyak dan infrastructure sdh ada atau tinggal dibesarkan. Kalau irian, kejauhan bo!

  57. balik jogja ajaa….gmanaa?
    1.gak jauh2 amat,
    2.dah punya istana negara,
    3.benteng juga masih gagah (siapa tau ada negara yg ingin menjajah lagi),
    4.kalo republik runtuh masih ada kerajaan Ngayogyokarto Hadiningrat yang siap ambil kekuasaan,
    5.banyak lokasi wisata biar presiden pas mumet bisa jalan-jalan…

    hayooo…apa lagii??
    xixixxixixi…….becanda ding!
    salam….

  58. Bung Karno sudah mempunyai masterplan ibukota Indonesia di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sungguh brilian pemikiran beliau, lihat saja di Peta Indonesia, Palangkaraya terletak tepat di tengah-tengah Indonesia. Masterplan ini masih ada dan direncanakan dengan detail sekali.

  59. […] (terutama ekonomi) kawasan ini. Sudah sepantasnya semua orang di Republik ini memikirkan untuk merelokasi Ibu Kota. Jakarta dengan tradisi banjir setiap tahunnya tidak pantas lagi untuk dijadikan ibukota negara. […]

  60. Pak Dhe,

    ide memindahkan pusat pemerintahan suatu saat nanti, adalah menarik untuk didiskusikan..

    Selain lebih efektif dan effisien untuk berkoordinasi, juga lebih mudah memutuskan sesuatu hal dari tempat yang relatif “aman” ….

    Namun ya itu, jangan hanya bangga bila sudah mencapai tahap itu, nasib rakyat banyak perlu dipikirkan untuk dimajukan minimal dari segi pendidikan, ekonomi, dan kedisiplinan, biar bisa sinergis dengan apa yang diputuskan pemerintah…

    Kalo pusat bisnis, wilayahnya bisa berkembang secara alami, namun juga bisa diarahkan, kalo sekarang masih terpusat di segitiga Thamrin-Sudirman-Gatot Subroto,
    …bagaimana kalo dibagi per bidang kepentingan kerja dg per wilayah yang berdekatan, sehingga minimal diharapkan bisa mengurangi kemacetan di saat jam kerja…, karena pekerja tidak hanya menuju ke tempat yang sama dalam waktu yang sama pula…,
    …syukur2 sinergi dengan sistem transportasi massal yang effisien, misal kalo naik Busway atau Monorel, suatu saat dibayari kantor, upst…

    Salam
    Sigit Ari

  61. dulu mau dipindahin ke madiun sama Muso..sayangnya gagal ..hehehe

  62. menurut “pakem” dan “uga”, serta kepatutan tradisi masyarakat jawa, sebenernya yang menjadi calon ibukota masa depan adalah Pelabuhanratu (sukabumi) dengan fakta sebagai berikut : dekat dengan laut selatan (di sana sukarno membangun Hotel Indonesia), bisa dijadikan jalur pelayaran internasional, relatif bebas banjir walaupun di sisi laut, begitulah

  63. Pakde Rovi
    Denger2 di jonggol di temukan minyak bumi…dan sudah mulai mau di explorasi..bener ga de? Wah ntar banjir lumpur lagi deh…
    Tolong deh, kemana pun pindahnya ga msalah yg penting amdal dan di palning dengan baik tata kotanya trus jangan di korupsi duit pembangunannya…

  64. he he he..pindah kebumen saja…msih banyak tanah lapang…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: