Note: IPA 2009 Plenary Session – Kontrak karya untuk migas –> Bisa ndak ?


RDP_3557

IPA 2009 Plenary Session

Ada satu lagi hal menarik dari Plenary Session IPA-2009.

Salah satu peserta menanyakan kemungkinan kembali menggunakan KK dalam industri migas ? Tentusaja sebelumnya masih di”hantui” oleh adanya ‘gendruwo’ yang bernama Cost Recovery. Bukan hanya jumlah dan besar angkanya tetapi juga permasalahan CR saat ini yang sudah tidak hanya masalah tehnis keekonomian atau binis tapi mungkin CR sudah terlalu sering berbau politik.

Jawaban dari 3 panelis cukup menarik.

Ibu Evita yang menjawab pertama walaupun tidak secara tegas mengatakan tidak, namun jawaban beliau sudah melihat kemungkinan yang “sulit untuk terjadi”. Pak Priyono menjawab “tidak”, secara lebih tegas, karena minyak dan gas (natural resources) adalah milik negara.. Sedangkan Airlangga H (Ketua Komisi 7) justru menjawab “sangat mungkin”, kenapa tidak ? Pernah kok dahulu, dan dengan sebuah UU juga dan masih dengan UUD45 yang sama.

Saya lebih tertarik dengan jawaban Airlangga. Setelah saya tanya (after session) sambil berjalan menuju mobilnya, beliau justru ingin memberikan peluang besar dalam melakukan eksplorasi dan eksploitas ini. Artinya sebagai ketua komisi 7 beliau tidak akan menutup segala kemungkinan. Mungkin karena beliau di sisi legal (komisi 7) makanya beliau memberikan jawaban yang lebih jauuh jangkauannya.

Sedangkan mungkin Bu Evita dan Pak Priyono berada di garda depan sudah membayangkan kesulitan-kesulitan yang mungkin akan dihadapi bila ada sistem kontrak karya (non PSC) ini berjalan. Penampakan politisasi dan problem didepan mata beliau-beliau ini mugkin salah satunya Cost Recovery ini lebih menakutkan kayaknya.

Saya sih lebih suka untuk “openmind”, tidak ada yang tidak mungkin. Kesiapan menghadapi ini yang harus dipikirkan. Tidak hanya regulasi tetapi juga menyiapkan “tameng serta pedang dalam bertarung”.

Bagi saya UU itu sebuah aturan kesepakatan yang bukan harga mati. Bisa dirundingkan isinya, bisa diubah bentuk dan isinya. UUD jelas bukan sebuah kesepakatan yang sakral yang statis.

Info dari Pak Benny yang saat ini kerja di OPEC mengatakan

Benar sekali mas, artinya kalau dilihat jawaban para panelis dari perspektif mereka (shortterm dan longterm), semuanya benar. Jawaban perspektif longterm akan cenderung lebih benar, tetapi bapak ekonomi Keynes bilang: “in the long term, we are all dead” he he..

Dalam industri (khususnya migas) yang begitu dinamis, paling gampang memang tidak menutup semua kemungkinan, di Iran saat ini kalau ngomong PSC pasti diketawain, karena “secara legal” masih nggak boleh disana.Tetapi sudah banyak pemikiran oleh pakar mereka untuk tidak menutup kemungkinan ini, misalnya di apikasi untuk daerah yang di perbatasan. Memang belum menarik buat mereka karena dirasakan belum begitu mendesak..

Dengan semakin canggih-nya “features” dalam terms & conditions kontrak migas (PSC, konsesi, service contract, kontrak karya, etc), Dalam konteks keekonomian, apapun pilihan kontraknya, bisa merupakan pilihan terbaik bagi suatu negara (tentu satu negara bisa menggunakan beberapa model tergantung kondisi geologis). Russia misalnya yang sebagian besar modelnya menggunakan konsesi, dengan adanya hak partisipasi yang mayoritas bagi NOC mereka, tentu akan memberi bagian yang besar secara total bagi negara.., Sekali lagi, dalam konteks “pembagian antara pemerintah dan investor”, problemnya bukan di “label”, tapi di “content”-nya.

Lah kalau menurut anda gimana ?

Iklan

15 Tanggapan

  1. Terimakasih sharenya pak ?

  2. Saya melihat segala macam kontrak seperti PSC, konsesi, service contract, kontrak karya, etc tidaklah menjadi persoalan asalkan ditopang oleh orang2 yang komitmen dan teruji integritasnya. Prinsipnya iyalah jadilah tuan rumah dinegri sendiri.

  3. rupanya belahan dada pak Dhe (maksudnya kalo dadanya dibelah) merah putih juga ya. Kayak kata Sri Mulyani donk;-)

  4. Ya itulah seninya mengolah SDM.
    Saat ini dunia migas sedang kesulitan SDM. Saat ini yang dicari bukan sekedar UUD, bukan sekedar uang. Negara tuan rumah harus bisa ramah dengan pendatang, supaya betah (betah utk di peres tenaganya ,,, hehehe). Ketika timur tengah (Middel East -ME) ditakuti bule-bule, industri migas kelabakan. Akhirnya yang dicari SDM dari Indonesia dan Asia. Namun juga ada beberapa orang Indonesia yang akhirnya tidak kerasan di ME.
    Dulu pekerja bisa “memilih” negara mana yang diinginkan, tetapi kondisi ekonomi saat ini juga menyulitkan hidup di beberapa negeri ini.

  5. Kalo tenaga kerjanya sudah pada pintar trus pada kerjanya di luar ya pak Dhe (-_^)

  6. Transfer knowledge bisa terjadi dalam kontrak apapun. Dalam PSC, transfer knowledge dapat “dipaksakan” dengan local content, atau Indonesianisasi. Dalam KK, kumpeni lebih “bebas” dalam melakukan operasinya.
    Realitasnya, transfer knowledge ini melalui human resources (tenaga kerja). Tergantung manusianya. Ekonomi tidak membawa knowledge, tenaga kerja atau manusianya yang membawa knowledge.

    Indonesianisasi diatas masih banyak berkutet di level manajerial, bukan level technology, sehingga knowledge yang akan tertransfer adalah manajerial knowledge. Namun Oil and gas adalah technology rich industry, atau industri padat tehno. Tanpa penguasaan technologi, maka manajerial knowledge is a waste (nyampah).

  7. Kalau kontrak karya ada transfer knowledgenya gak?

  8. Kalau Cost Recovery yang PSC diganti KK maka BPMIGAS ya likuidasi…….

  9. sory y mas kalo komen nya ga sesuai dg posting, saya siceptea, mau nawarin kerjasama, saya mau pasang iklan di blog mas ini bentuknya cuma link doank, disimpen di blogroll atau side bar,,harganya saya nawar 10rb/bulan per link,,jd kalo saya pasang 10 link, maka dalam satu bulan mas saya bayar 100rb/bulan (baru penawaran, masih bisa nego)…itupun kalo mas bersedia,,,kalo tertarik, email saya di siceptea@gmail.com
    iklan nya gakan berhub, sama adult ataupun gambling kok,,kalem
    regards

  10. Sebenarnya apa sih persisnya Cost Recovery itu ? Siapa (oranga2nya) yang menentukan CR? Dan siapa yg mengaudit CR? Apakah BP Migas? Depkeu? Kontraktor dan Menteri ESDM? Kenapa CR selalu ditutup-tutupi? Dan kalau bayak orang ingin tahu Cost Recovery kok dituduh mempolitisasi? Yang benar saja dong. Dari dulu kita digembar-gemborkan negara yang kaya Sumber Daya Alam, tapi kok kemiskinan melekat erat bersama bangsa ini. Yang kaya kok cuma orang2 ESDM, Pertamina, kontraktor pertambangan dan keluarga besarnya. Jawabnya saya kira di Cost Recovery. Negara dalam negara.

  11. ini maksudnya KK model pertambangan, mas? Kellihatannya Pemerintah & DPR tidak akan kembali ke rezim KK seperti di UU Pertambangan (mineral), karena governance kita sudah jauh lebih baik.
    Dulu KK berkontrak antara Pemerintah & swasta. Kontrak adalah UU bagi yang menandatanganinya. Pemerintah & DPR tidak akan mau lagi bertindak sebagai salah satu pihak.
    Karena itu di UU Migas & Minerba, kepentingan pemerintah dieakili oleh badan pelaksana. Pemerintah sebagai regulator dan pengawas, yang pada gilirannya diawasi DPR.
    Yang mengherankan, rezim FDI kita relatif nasionalistik, tidak terlalu liberal dibandingkan rezim devisa dan keuangan yang liberal.
    Akhirnya duit masuk hanya ke pasar modal. Apa artinya buat ekonomi? Nggak ada, karena penciptaan lapangan kerja, backward & forward linkages kecil.

  12. […] juga permasalahan CR saat ini yang sudah tidak hanya masalah tehnis keekonomian atau binis […] copy left […]

  13. Makasih sharing-nya, dan ini kunjungan pertama saya. Salam kenal!

  14. Memang kalo kontrak karya bagaimana skemanya pakde ? saya cuman tau PSC saja yang gross revenue, DMO, equity to be split dkk…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: